Perseteruan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok terus membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di pasar global. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah antisipatif untuk memanfaatkan situasi ini, jauh sebelum AS secara resmi mengumumkan penerapan tarif impor pada awal April lalu.

Strategi utama yang diterapkan adalah mendorong relokasi pabrik, khususnya sektor padat karya seperti garmen dan alas kaki, dari Tiongkok ke Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari tarif tinggi yang diberlakukan AS terhadap produk-produk asal Tiongkok. Pemerintah juga berupaya memfasilitasi investor yang tertarik untuk mengembangkan sektor padat karya di Indonesia.

Selain relokasi industri, pemerintah juga fokus pada diversifikasi rantai pasok. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada Tiongkok dan memperluas kerjasama dengan negara-negara lain, termasuk anggota ASEAN, Korea Selatan, Jepang, Australia, serta Uni Eropa. Dengan memperluas jaringan mitra dagang, Indonesia berharap dapat memperlancar akses ke pasar AS.

Indonesia membidik dua sektor rantai pasok AS yang potensial, yaitu critical minerals dan semikonduktor. Untuk mendukung upaya ini, pemerintah tengah menyiapkan paket deregulasi yang komprehensif. Deregulasi ini diharapkan dapat mengurangi biaya ekonomi tinggi yang selama ini menjadi kendala bagi dunia usaha, baik investor lokal maupun asing, sehingga meningkatkan daya saing Indonesia.

Namun, pemerintah menyadari bahwa masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam jangka menengah. Tantangan tersebut meliputi pengembangan infrastruktur, peningkatan efisiensi logistik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan inovasi dan teknologi.

Konflik dagang antara AS dan Tiongkok terus berlanjut, dengan kedua negara saling melancarkan tindakan balasan. AS baru-baru ini menaikkan tarif impor barang asal Tiongkok hingga 245 persen sebagai respons atas kebijakan Tiongkok yang melarang impor produk pesawat Boeing dan suku cadangnya. Kenaikan tarif ini semakin mempertegas ketegangan dalam hubungan dagang kedua negara dan membuka peluang baru bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk mengisi kekosongan pasar.

Untuk mempercepat realisasi peluang ini, pemerintah terus berupaya menyelesaikan negosiasi Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Perjanjian ini diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia di Uni Eropa, sehingga semakin memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Indonesia terus berbenah diri untuk memanfaatkan momentum perang dagang AS-Tiongkok. Dengan strategi yang komprehensif dan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia optimis dapat meraih manfaat maksimal dari situasi ini dan meningkatkan daya saingnya di pasar global.

Daftar Inisiatif Pemerintah:

• Relokasi pabrik dari Tiongkok ke Indonesia, terutama sektor padat karya.
• Diversifikasi rantai pasok untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara.
• Memperkuat kerjasama dengan negara-negara ASEAN, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Uni Eropa.
• Menyiapkan paket deregulasi untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing.
• Fokus pada pengembangan infrastruktur, logistik, sumber daya manusia, inovasi, dan teknologi.
• Menyelesaikan negosiasi IEU-CEPA untuk memperluas akses pasar ke Uni Eropa.