Pemerintah memperketat pengawasan terhadap pengelolaan sampah di seluruh Indonesia dengan memberikan ultimatum kepada 343 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang masih menerapkan sistem open dumping. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah memberikan tenggat waktu selama enam bulan kepada TPA-TPA tersebut untuk segera menghentikan praktik pembuangan sampah terbuka yang dinilai mencemari lingkungan.

Dalam kunjungan kerjanya ke TPA Putri Cempo di Solo, Jawa Tengah, Menteri LHK menyampaikan bahwa praktik open dumping menimbulkan pencemaran lingkungan yang serius. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan surat peringatan kepada 343 TPA di seluruh Indonesia untuk menghentikan kegiatan operasional mereka dalam waktu enam bulan sejak surat tersebut diterima.

"Kami sudah memberikan paksaan pemerintah kepada hampir 343 TPA dari tempat pembuangan akhir sampah seperti ini. Jadi ini yang disebut open dumping yang kemudian menimbulkan pencemaran lingkungan yang cukup serius," tegasnya.

Menteri LHK menjelaskan bahwa paksaan pemerintah merupakan instrumen hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Instrumen ini memungkinkan Menteri LHK untuk memastikan bahwa setiap kegiatan, termasuk pengelolaan sampah, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan. Pemerintah pusat akan terus mengawal dan mengevaluasi pengelolaan sampah di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah pusat akan terus mengawal dan mengevaluasi pengelolaan sampah di tingkat kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Menteri LHK memperingatkan bahwa jika TPA-TPA tersebut tidak menunjukkan keseriusan dalam melakukan perbaikan, pemerintah tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi yang lebih berat, termasuk sanksi pidana. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan dan menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Bila mana tidak serius melakukan itu maka ada konsekuensi hukum berupa pemberatan paksaan pemerintah dan pengenaan pidana. Jadi ini tentu kita akan serius semua," sambung Menteri LHK.

Sementara itu, Wali Kota Solo, Respati Ardi, menyatakan bahwa Kota Solo tidak termasuk dalam daftar 343 TPA yang menerima peringatan dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Solo justru diminta untuk melaporkan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah agar dapat dicarikan solusi bersama.

Berikut adalah daftar konsekuensi yang akan diterima jika tidak melakukan perbaikan:

• Pemberatan paksaan pemerintah
• Pengenaan pidana

Pemerintah akan terus berupaya mendorong inovasi dan perbaikan dalam sistem pengelolaan sampah di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.