California Menggugat Kebijakan Tarif Era Trump: Negara Bagian Terkaya AS Melawan

Negara Bagian California, sebagai kekuatan ekonomi utama di Amerika Serikat, telah melayangkan gugatan terhadap kebijakan tarif yang diterapkan di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump. Gugatan ini menandai eskalasi signifikan dalam penolakan domestik terhadap perang dagang yang diprakarsai oleh Trump, yang dianggap merugikan ekonomi California.

Gubernur California, Gavin Newsom, menyatakan bahwa tarif yang diberlakukan oleh Trump telah menimbulkan "kekacauan" bagi rumah tangga, bisnis, dan ekonomi California secara keseluruhan. Ia menyoroti bahwa ketergantungan California pada ekspor telah membuat negara bagian tersebut sangat rentan terhadap dampak negatif dari perang dagang.

"Tarif yang tidak sah dari Presiden Trump menimbulkan kekacauan pada rumah tangga, bisnis, dan ekonomi California," ujar Newsom, menegaskan bahwa gugatan tersebut bertujuan untuk membela warga Amerika yang tidak mampu lagi menanggung konsekuensi dari kebijakan tersebut.

Gugatan tersebut berfokus pada penggunaan Undang-Undang Kewenangan Darurat Ekonomi Internasional (IEEPA) oleh Trump, yang menurut California telah disalahgunakan untuk memberlakukan tarif secara sepihak terhadap Meksiko, China, dan Kanada. Gugatan tersebut berpendapat bahwa tindakan ini melampaui wewenang presiden dan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi California.

California, dengan PDB mencapai 3,9 triliun dollar AS pada tahun 2023, merupakan tulang punggung ekonomi AS. Negara bagian ini secara konsisten memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan federal, melebihi dana yang diterimanya dari pemerintah pusat. Selain itu, California merupakan pusat manufaktur utama dan produsen komoditas pertanian yang besar, dengan lebih dari 36.000 perusahaan manufaktur mempekerjakan lebih dari 1,1 juta penduduk California.

Gugatan ini mendapat dukungan penuh dari Jaksa Agung California, Rob Bonta, yang mengecam kebijakan tarif Trump sebagai tindakan "kacau dan serampangan" yang mengancam stabilitas ekonomi. Bonta menekankan bahwa kebijakan perdagangan global bukan sekadar "permainan", melainkan memiliki konsekuensi nyata bagi warga California di seluruh negara bagian.

"Penerapan tarif yang kacau dan serampangan oleh Presiden tidak hanya sangat meresahkan, tetapi juga ilegal. Sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia, California memahami bahwa kebijakan perdagangan global bukan sekadar permainan," kata Bonta, menambahkan bahwa warga California dari berbagai lapisan masyarakat akan merasakan dampak dari kebijakan tersebut.

Berikut adalah poin-poin utama dari gugatan California terhadap kebijakan tarif era Trump:

  • Pelanggaran IEEPA: Gugatan tersebut berpendapat bahwa Trump telah menyalahgunakan IEEPA dengan memberlakukan tarif secara sepihak.
  • Kerugian Ekonomi: California mengklaim bahwa tarif telah menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara bagian tersebut, memengaruhi rumah tangga, bisnis, dan lapangan pekerjaan.
  • Kurangnya Wewenang: Gugatan tersebut menyatakan bahwa Trump tidak memiliki wewenang untuk mengenakan tarif terhadap Meksiko, China, dan Kanada tanpa persetujuan Kongres.
  • Dukungan Luas: Gugatan tersebut didukung oleh Gubernur Newsom dan Jaksa Agung Bonta, yang menekankan pentingnya melindungi ekonomi dan warga California.
  • Kekuatan Ekonomi California: Gugatan tersebut menyoroti peran penting California sebagai tulang punggung ekonomi AS dan kontribusinya terhadap pendapatan federal.

Gugatan California terhadap kebijakan tarif era Trump menandai momen penting dalam perdebatan tentang perdagangan dan ekonomi di Amerika Serikat. Hasil dari gugatan ini dapat memiliki implikasi yang luas bagi kebijakan perdagangan masa depan dan hubungan ekonomi AS dengan negara-negara lain.

Dengan menggugat kebijakan tarif era Trump, California menunjukkan tekadnya untuk melindungi ekonominya dan membela warga negaranya dari dampak negatif perang dagang. Gugatan ini juga menyoroti ketegangan yang berkelanjutan antara pemerintah negara bagian dan pemerintah federal terkait isu-isu perdagangan dan ekonomi.