Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan komitmennya dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Langkah konkret yang diambil adalah dengan memetakan dan menyiapkan cadangan tanah negara (CTUN) yang berpotensi untuk pengembangan perumahan.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi sekitar 77 ribu hektare lahan yang dapat dialokasikan untuk pembangunan perumahan. Informasi ini disampaikan dalam acara 'Dialog Bersama Menteri ATR/BPN dengan Kepala Daerah di Provinsi Jawa Tengah' yang membahas penataan ruang, di Semarang.

"Peta cadangan tanah negara untuk perumahan sudah siap. Luasnya mencapai 77 ribu hektare," kata Nusron.

Nusron menambahkan, data dan peta lahan tersebut akan segera disosialisasikan kepada para pengembang perumahan. Pertemuan dengan asosiasi pengembang dijadwalkan pada hari Senin mendatang untuk membahas lebih lanjut mengenai potensi dan pemanfaatan lahan-lahan tersebut.

Selain fokus pada penyediaan lahan untuk perumahan, Kementerian ATR/BPN juga memberikan perhatian serius terhadap isu ketahanan pangan. Nusron Wahid menekankan pentingnya menjaga lahan sawah, terutama yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), dari alih fungsi.

"Lahan sawah, terutama yang sudah berstatus LP2B, jangan sampai dialihfungsikan. Ini penting untuk menjaga ketahanan pangan kita," tegasnya.

Menurutnya, program-program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto, seperti ketahanan pangan, hilirisasi industri, ketahanan energi, dan Program 3 Juta Rumah, membutuhkan ketersediaan lahan yang memadai. Namun, alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan atau kawasan industri dapat mengancam produksi beras dan ketahanan pangan nasional.

Sebelumnya, pada bulan Desember 2024, Nusron Wahid pernah menyampaikan bahwa terdapat sekitar 79 ribu hektare cadangan tanah negara yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi perumahan. Lahan-lahan ini diharapkan dapat diakses dengan harga yang terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melalui Program 3 Juta Rumah.

Kementerian ATR/BPN tengah berupaya untuk menyediakan informasi yang lebih detail dan komprehensif mengenai lahan-lahan CTUN tersebut, termasuk lokasi, gambar, dan peta. Dengan demikian, pengembang dan pihak-pihak terkait dapat melakukan evaluasi yang lebih akurat mengenai kesesuaian lahan untuk pengembangan perumahan. Informasi lengkap ini diharapkan dapat tersedia pada kuartal pertama atau kedua tahun 2025.

"Kami ingin memastikan bahwa lahan yang tersedia benar-benar dinamis dan terjangkau bagi MBR. Tim kami sedang bekerja keras untuk memetakan dan menyiapkan semua informasi yang dibutuhkan," pungkas Nusron.

Berikut adalah poin-poin penting dalam inisiatif ini:

• Penyediaan Lahan: Kementerian ATR/BPN memetakan 77 ribu hektare lahan negara untuk perumahan.
• Sosialisasi: Peta lahan akan disosialisasikan kepada pengembang perumahan.
• Ketahanan Pangan: Lahan sawah LP2B harus dilindungi dari alih fungsi.
• Program Prioritas: Mendukung program ketahanan pangan dan perumahan pemerintah.
• Keterjangkauan: Lahan diharapkan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
• Informasi Detail: Informasi lengkap lahan akan tersedia pada kuartal 1-2 2025.