Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan mandat kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk turut aktif dalam menyampaikan pesan-pesan kepresidenan kepada publik. Penugasan ini disampaikan langsung oleh Prabowo kepada Prasetyo.

Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai peran barunya, Prasetyo Hadi membenarkan adanya permintaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Prabowo mengharapkannya untuk secara proaktif mengkomunikasikan berbagai informasi terkait kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat. "Kita semua diharapkan menjadi juru bicara, apalagi saya sebagai Mensesneg, tentu diminta untuk ikut aktif," ujarnya, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo menegaskan bahwa keterlibatannya sebagai salah satu juru bicara tidak akan menggantikan peran dan fungsi Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang saat ini dipimpin oleh Hasan Nasbi. Ia menekankan bahwa tugasnya adalah untuk memperkuat dan membantu PCO dalam menjangkau audiens yang lebih luas. "PCO tetap berjalan, dan kami diminta untuk membantu memperkuat komunikasi kepresidenan," jelasnya.

Lebih lanjut, Prasetyo membantah anggapan bahwa penunjukannya sebagai juru bicara merupakan bentuk evaluasi terhadap kinerja PCO. Ia menyatakan bahwa langkah ini semata-mata bertujuan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi pemerintah secara keseluruhan. "Ini bukan tentang evaluasi, tetapi lebih kepada upaya untuk memperkuat. Jika ada kekurangan, kita perbaiki bersama sebagai bagian dari pemerintah," tegasnya.

Presiden Prabowo sendiri, menurut Prasetyo, secara terbuka mengakui bahwa selalu ada ruang untuk perbaikan dalam setiap aspek pemerintahan, termasuk komunikasi publik. Oleh karena itu, penugasan tambahan ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat.

Sebagai informasi, Kantor Komunikasi Presiden (PCO) merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024. Lembaga ini bertugas untuk memberikan dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi terkait kebijakan strategis dan program prioritas pemerintah.

Pembentukan PCO sendiri dilakukan pada masa transisi dari pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo Subianto.

Namun, dalam perjalanannya, PCO kerap kali menuai kritik akibat beberapa pernyataannya yang dinilai kurang tepat sasaran atau bahkan menimbulkan kontroversi di publik. Salah satu contohnya adalah tanggapan Kepala PCO, Hasan Nasbi, terkait teror kiriman kepala babi ke kantor media Tempo yang dianggap kurang sensitif.

Presiden Prabowo bahkan secara terbuka mengakui bahwa pernyataan Hasan Nasbi terkait kasus tersebut sebagai sebuah keteledoran. "Saya kira itu ucapan yang teledor dan keliru. Beliau mungkin menyesal. Mungkin karena baru dalam posisi pemerintahan yang selalu disorot, jadi kurang cepat menyesuaikan," ujar Prabowo saat bertemu dengan para pemimpin redaksi.

Di sisi lain, Hasan Nasbi sendiri telah memberikan klarifikasi terkait pernyataannya tersebut. Ia menjelaskan bahwa ucapannya tersebut justru merepresentasikan sikap jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, yang menanggapi teror tersebut dengan santai. Ia juga mengaku sepakat dengan cara Francisca merespons teror tersebut.

"Saya mengutip dari X-nya Francisca, wartawati yang dikirimi kepala babi itu. Saya setuju dengan cara Francisca merespons kiriman kepala babi itu, itu kan cara yang sudah tua, cara-cara sudah lama, dan dengan dia merespons gitu buat saya respons yang bagus," kata Hasan.