Minimnya Fasilitas Rumah Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah: Tantangan Awal Kepemimpinan di Provinsi Baru

Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa dan Deinas Geley, menghadapi tantangan awal kepemimpinan mereka di provinsi otonomi baru (DOB) tersebut. Bukan hanya belum tersedianya rumah dinas yang memadai, namun keduanya juga harus beradaptasi dengan kondisi yang jauh dari ideal, termasuk minimnya fasilitas penunjang kehidupan sehari-hari. Keduanya terpaksa berbagi kamar di sebuah rumah yang sebelumnya ditempati Penjabat Gubernur Papua Tengah, sebuah kondisi yang di luar kebiasaan bagi pejabat daerah setingkat Gubernur dan Wakil Gubernur.

Salah satu momen yang menonjol adalah kesulitan mereka dalam menikmati hidangan sederhana. Dalam keterangan yang diterima, Wakil Gubernur Deinas Geley mengungkapkan kekecewaannya atas absennya peralatan makan dasar di rumah tersebut. "Kecewa, tapi bagaimana ya? Kami makan tanpa piring dan sendok," ujarnya. Sebagai gantinya, mereka menggunakan wadah plastik pembungkus ubi jalar (keladi) sebagai pengganti piring. Kondisi ini menjadi sorotan tajam bagi publik dan menimbulkan pertanyaan atas kesiapan infrastruktur pendukung pemerintahan di Provinsi Papua Tengah.

Lebih lanjut, Deinas Geley menyayangkan kurangnya perhatian terhadap hal-hal mendasar seperti penyediaan piring dan gelas di rumah dinas tersebut. Ia secara tersirat mengkritik Penjabat Gubernur Papua Tengah sebelumnya, Harun Damanik, atas kekurangan perlengkapan ini. "Piring harga berapa? Gelas harga berapa? Seharusnya disiapkan," tegasnya. Pengalaman ini, menurutnya, menjadi kenangan unik dan tak terlupakan dalam awal kepemimpinan di Papua Tengah. Kejadian ini menjadi preseden yang belum pernah terjadi sebelumnya di provinsi ini.

Di sisi lain, Gubernur Meki Nawipa memandang kondisi tersebut sebagai bagian dari proses pembangunan di DOB Papua Tengah. Meskipun tinggal serumah dan berbagi kamar, ia tetap menekankan komitmennya untuk membangun provinsi baru ini dengan meletakkan fondasi yang kuat. Baginya, kedekatan tempat tinggal justru mempermudah koordinasi dan mempercepat proses pembangunan. Keduanya menegaskan bahwa kendala fasilitas tidak akan menghalangi upaya mereka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Papua Tengah.

Namun, situasi ini menimbulkan pertanyaan penting terkait kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung operasionalisasi DOB Papua Tengah. Minimnya fasilitas dasar bagi pemimpin tertinggi provinsi ini menjadi indikator yang perlu dikaji lebih lanjut. Apakah ini mencerminkan kesiapan menyeluruh dalam mendukung administrasi pemerintahan di daerah yang baru dibentuk? Perlu evaluasi dan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kelancaran pemerintahan dan kesejahteraan para pemimpin daerah.

Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

• Kurangnya persiapan infrastruktur pendukung pemerintahan di Papua Tengah.
• Minimnya fasilitas dasar di rumah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur.
• Kekecewaan Gubernur dan Wakil Gubernur atas kondisi tersebut.
• Komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
• Perlunya evaluasi dan koordinasi lebih lanjut antara pemerintah pusat dan daerah.