Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menggelar Government Auto Show (GAS) 2025 di The Park Mall, Semarang, sebagai upaya strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor otomotif. Acara yang berlangsung dari tanggal 17 hingga 20 April 2025 ini menampilkan 20 stan dari berbagai merek kendaraan bermotor, menawarkan kesempatan bagi para pengunjung untuk melihat model terbaru dan inovasi terkini dalam industri ini.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, Nadi Santoso, menyampaikan bahwa GAS 2025 memberikan platform bagi para dealer untuk mempromosikan produk mereka secara langsung kepada konsumen. Diharapkan, peningkatan penjualan kendaraan baru akan berdampak signifikan pada PAD melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dampak positif ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah provinsi, tetapi juga oleh pemerintah kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah.

Nadi Santoso juga mendorong agar kegiatan serupa dapat diselenggarakan di tingkat kabupaten/kota, dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Hal ini diharapkan dapat menciptakan efek domino dalam meningkatkan pendapatan daerah secara merata.

Selain pameran otomotif, GAS 2025 juga menyajikan hiburan berupa kesenian tradisional dan penampilan band pelajar Kota Semarang, menambah daya tarik bagi masyarakat untuk mengunjungi acara ini. Lebih lanjut, pengunjung dapat memanfaatkan program penghapusan denda dan penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan membayar pajak kendaraan berjalan 2025 di Samsat Keliling yang hadir di lokasi pameran. Program pemutihan ini berlaku hingga 30 Juni 2025, sebagai insentif bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, sebelumnya telah meluncurkan Program Sengkuyung Prioritas bersama para kepala daerah dari 35 kabupaten/kota. Program ini dirancang sebagai strategi komprehensif untuk mengurangi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor tahun berjalan melalui pendekatan lintas wilayah dan lintas perangkat daerah.

Pada awal tahun 2025, tercatat lebih dari 495 ribu objek pajak yang belum membayar PKB, dengan total tunggakan mencapai Rp 129,7 miliar dan Rp 80,2 miliar dari Opsen PKB. Gubernur Luthfi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa dalam meningkatkan PAD melalui pembayaran pajak.

Program Sengkuyung melibatkan bupati/wali kota, bahkan hingga tingkat desa, untuk bersama-sama menjemput bola terkait dengan wajib pajak. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan di Jawa Tengah.

• Pameran otomotif menampilkan berbagai merek kendaraan terbaru
• Program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor
• Hiburan kesenian tradisional dan penampilan band pelajar
• Samsat keliling hadir untuk memudahkan pembayaran pajak
• Program Sengkuyung Prioritas untuk mengurangi tunggakan pajak