markdown Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus digenjot seiring dengan jaminan ketersediaan anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta sumber pendanaan tambahan lainnya. Langkah signifikan selanjutnya adalah rencana pelelangan proyek pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif yang dijadwalkan pada Mei 2025. Keputusan ini diambil setelah desain final untuk kedua kawasan tersebut mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menekankan urgensi pelaksanaan tender kedua proyek ini. Menurutnya, keberhasilan tender akan sangat menentukan dalam mencapai target operasional IKN pada tahun 2028. "Kami menargetkan pelaksanaan lelang pada akhir April atau paling lambat Mei 2025," ungkap Danis. Ia menambahkan, setelah proses lelang selesai, diharapkan konstruksi dapat segera dimulai. Meskipun demikian, nilai konstruksi untuk kawasan MPR/DPR dan Mahkamah Agung (MA) masih dalam tahap perhitungan.

Danis optimis bahwa seluruh proyek yang berada di bawah tanggung jawab Otorita IKN akan selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memastikan penyelesaian seluruh pekerjaan lanjutan yang belum rampung, termasuk bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, dan jalan-jalan yang telah dikontrak melalui skema kontrak tahun jamak dengan alokasi anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Alokasi anggaran untuk pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN telah difinalisasi dalam DIPA Otorita IKN, dengan total anggaran mencapai Rp 13,5 triliun. Basuki merinci bahwa sekitar Rp 5,4 triliun berasal dari Otorita IKN, dan tambahan sekitar Rp 8,1 triliun dialokasikan untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan.

Tambahan anggaran ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk mempercepat pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Sinergi antar instansi dan mobilisasi sumber daya yang efisien menjadi kunci untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai rencana. Basuki menekankan pentingnya bagi para pemangku kepentingan, terutama kontraktor, untuk mempercepat mobilisasi tenaga kerja guna mendukung kesiapan operasional IKN.

"Dengan adanya kepastian kelanjutan ini, kami meminta semua penyedia jasa untuk segera memobilisasi tenaga kerjanya. Saat ini, sudah ada 1.500 orang yang tiba melalui beberapa kloter penerbangan Hercules," jelasnya.

Berikut adalah beberapa proyek yang sedang dikebut pengerjaannya:

• Bandara
• Jalan Tol
• Istana Wakil Presiden
• Masjid
• Jalan-jalan di KIPP IKN