Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi V telah menyampaikan permasalahan krusial terkait truk Over Dimension Over Loading (ODOL) kepada Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menyatakan komitmennya untuk menertibkan praktik truk ODOL yang merugikan.

Pertemuan antara Komisi V DPR dan Presiden Prabowo berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Kamis (17/4/2025). Ketua Komisi V DPR, Lasarus, mengungkapkan bahwa salah satu agenda utama audiensi adalah membahas penanganan truk ODOL.

"Kami membahas masalah overdimension overloading atau ODOL. Bapak Presiden telah memberikan arahan untuk menertibkan masalah ini," ujar Lasarus seusai pertemuan.

Komisi V DPR menyampaikan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi di lapangan terkait pengaturan kapasitas muatan truk. Praktik ODOL dinilai menjadi ancaman serius terhadap keselamatan pengguna jalan dan menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan.

"Kapasitas jalan yang ada sudah tidak memadai untuk menampung beban angkutan kendaraan yang melebihi ketentuan," jelas Lasarus.

Saat ditanya mengenai kemungkinan penerapan pendekatan pelarangan total atau zero ODOL, Lasarus belum memberikan jawaban pasti. Ia menyatakan bahwa semua opsi akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan lanjutan yang dijadwalkan pada minggu berikutnya.

"Minggu depan, tindak lanjut dari semua yang kami sampaikan, termasuk masalah ODOL, akan dibahas secara mendalam," imbuh Lasarus.

Sebelumnya, kebijakan zero ODOL telah beberapa kali diupayakan, namun implementasinya menghadapi berbagai kendala. Kebijakan yang bertujuan untuk melarang total truk ODOL beroperasi ini menuai penolakan dari kalangan pengusaha. Pemerintah sebelumnya, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, beberapa kali menunda penerapan kebijakan zero ODOL dan memberikan sejumlah kelonggaran.