Jepang Siapkan Bantuan Langsung Tunai untuk Warga di Tengah Tekanan Tarif Impor AS
Pemerintah Jepang tengah mempersiapkan skema bantuan langsung tunai (BLT) bagi seluruh warganya sebagai respons terhadap potensi dampak ekonomi dari penerapan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat. Langkah ini diambil untuk meredam beban biaya hidup yang diperkirakan akan meningkat akibat kebijakan tarif tersebut.
Perdana Menteri Shigeru Ishiba telah menginstruksikan jajarannya untuk segera menyusun paket kebijakan ekonomi darurat, yang akan diimplementasikan melalui anggaran tambahan untuk tahun fiskal 2025. Rencana awal mengindikasikan bahwa setiap warga negara Jepang akan menerima 50.000 yen, atau sekitar Rp 5,8 juta.
Tarif resiprokal yang diberlakukan oleh AS, mencakup tarif 24 persen untuk barang-barang asal Jepang dan 25 persen untuk sektor otomotif, diperkirakan akan meningkatkan biaya hidup rata-rata sebesar 50.000 yen per orang. Pemerintah Jepang berupaya untuk memitigasi dampak ini melalui bantuan langsung tunai, yang direncanakan akan diberikan tanpa memandang tingkat pendapatan penerima. Meskipun demikian, rincian lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran dan jumlah pasti bantuan masih dalam tahap pembahasan antara partai-partai koalisi pemerintahan.
PM Ishiba menggambarkan penerapan tarif baru oleh AS sebagai sebuah krisis nasional dan menekankan perlunya respons cepat dari pemerintah untuk menstabilkan harga barang dan jasa. Selain bantuan tunai, pemerintah juga mempertimbangkan kebijakan tambahan untuk meredam efek tarif, termasuk perluasan subsidi bagi perusahaan guna mempertahankan lapangan kerja.
Namun, rencana pemberian BLT ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Jepang. Sebuah survei yang dilakukan oleh The Mainichi menunjukkan bahwa mayoritas warga Jepang, sekitar 57 persen, tidak setuju dengan rencana tersebut. Bahkan, di antara pendukung Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, hampir setengahnya menolak ide tersebut. Kritikus berpendapat bahwa kebijakan ini terkesan politis, mengingat akan dilaksanakannya pemilu Majelis Tinggi pada musim panas ini. Beberapa responden survei menganggap BLT sebagai strategi "bagi-bagi uang" menjelang pemilu, dan menyarankan pemotongan pajak sebagai alternatif yang lebih efektif.
Di sisi lain, pendukung kebijakan berpendapat bahwa bantuan tunai diperlukan untuk meringankan beban hidup masyarakat, terutama jika tarif resiprokal diberlakukan. Para pejabat dari partai koalisi pemerintah juga gencar mempromosikan pemberian bantuan tunai ini. Kepala Sekretaris Kabinet, Yoshimasa Hayashi, telah meminta Ketua Dewan Riset Kebijakan LDP untuk menyusun usulan kebijakan dari partai yang berkuasa.
Sekretaris Jenderal Komeito, Makoto Nishida, menekankan bahwa bantuan tunai menjadi prioritas karena dapat disalurkan lebih cepat dibandingkan pemotongan pajak, yang memerlukan revisi undang-undang. Ia juga menyatakan bahwa kebijakan untuk meningkatkan permintaan domestik, seperti kenaikan upah, tunjangan, dan pemotongan pajak, akan membantu menurunkan 'hambatan non-tarif' seperti yang diminta oleh pemerintahan AS.
Pemerintah Jepang menargetkan anggaran tambahan ini dapat disahkan dalam masa sidang parlemen saat ini, yang akan berakhir pada Juni, untuk mendanai langkah-langkah ekonomi darurat tersebut.