Rekrutmen Guru dan Kepala Sekolah Rakyat: Prioritas Utama dari Kalangan ASN dan Daerah Setempat

Pemerintah terus mematangkan persiapan pendirian Sekolah Rakyat yang direncanakan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026. Salah satu fokus utama dalam persiapan ini adalah proses rekrutmen guru dan tenaga kependidikan (tendik) yang berkualitas.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa pemerintah memprioritaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rekrutmen kepala sekolah. Prioritas utama diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), diikuti oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, dan kemudian PPPK paruh waktu. Jika kebutuhan belum terpenuhi, maka akan dipertimbangkan guru-guru yang telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).

"Pertama-tama, mereka diupayakan dari PNS, atau dari ASN. ASN itu ada dua, PNS dan PPPK. Yang pertama adalah PNS dulu. Yang kedua adalah PPPK penuh (waktu). Yang ketiga adalah PPPK Paruh Waktu," kata Gus Ipul.

Menurut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, pembentukan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial (Kemensos). Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertanggung jawab atas rekrutmen guru, dengan penyediaan guru dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama (Kemenag). Saat ini, satuan tugas (satgas) rekrutmen guru dan tenaga kependidikan dipimpin oleh Kemendikdasmen.

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa Kemendikdasmen telah mengirimkan surat kepada pemerintah daerah yang berisi daftar nama-nama yang memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah di Sekolah Rakyat. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah proses seleksi pada tahap berikutnya. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan prioritas kepada putra-putri daerah setempat untuk mengisi posisi kepala sekolah, tenaga pendidik, dan guru di Sekolah Rakyat.

"Jadi sudah dikirim ke sana, nama-nama yang layak, untuk nanti mudah-mudahan bisa diikutkan seleksi pada tahap berikutnya. (Mereka) memang memenuhi syarat untuk jadi kepala sekolah. Sudah ada nama-namanya kan, data-datanya sudah ada," ucapnya.

Dalam hal penempatan guru, Gus Ipul berharap agar guru-guru yang terpilih belum memiliki penempatan. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai hal ini akan menjadi wewenang kepala daerah masing-masing.

"Nanti itu tergantung bupati atau wali kotanya, ya. Kita berharap sih yang belum penempatan. Tapi sepenuhnya itu nanti menjadi pertimbangan kepala daerah," ujarnya.

Dengan adanya prioritas rekrutmen dari kalangan ASN dan daerah setempat, pemerintah berharap Sekolah Rakyat dapat dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten, berdedikasi, dan memiliki pemahaman yang baik mengenai kondisi serta kebutuhan pendidikan di daerah masing-masing.

Berikut adalah poin-poin penting terkait rekrutmen guru dan kepala sekolah Sekolah Rakyat:

• Prioritas utama diberikan kepada ASN (PNS dan PPPK).
• Jika ASN tidak mencukupi, dipertimbangkan guru-guru yang telah mengikuti PPG.
• Kemendikdasmen telah mengirimkan daftar nama calon kepala sekolah ke pemerintah daerah.
• Prioritas diberikan kepada putra-putri daerah setempat.
• Diharapkan guru-guru yang terpilih belum memiliki penempatan, namun keputusan akhir ada di tangan kepala daerah.