Pemerintah Perluas Jangkauan Subsidi Rumah: Sektor Informal Jadi Prioritas

Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program subsidi rumah. Tahun ini, kuota sebanyak 220 ribu unit rumah subsidi telah disiapkan, dengan fokus awal pada 13 kategori profesi yang telah ditetapkan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memastikan penyaluran yang lebih tepat sasaran dan pengawasan yang efektif.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan komitmennya untuk terus memperluas cakupan program subsidi rumah. Ia membuka diri terhadap masukan dari masyarakat untuk mengidentifikasi profesi-profesi lain yang layak mendapatkan bantuan. Salah satu fokus utama adalah pekerja sektor informal yang seringkali kesulitan mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) karena ketiadaan slip gaji sebagai bukti penghasilan tetap.

"Kami akan terus menambah dan memikirkan perluasan profesi yang dapat menerima subsidi, terutama untuk masyarakat kecil," ujar Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (16/4/2025). Ia menambahkan bahwa pemerintah sedang merancang mekanisme bantuan yang dapat mempermudah pekerja informal dalam mendapatkan akses perbankan untuk pembiayaan rumah.

Maruarar Sirait menekankan bahwa tidak ada pembatasan bagi profesi lain yang belum termasuk dalam daftar penerima subsidi saat ini. Program 3 Juta Rumah tetap diperuntukkan bagi MBR, dan pembagian berdasarkan profesi hanyalah strategi untuk mempermudah pengawasan dan memastikan bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

Komisaris BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat), Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa dari total kuota rumah subsidi, 164 ribu unit dialokasikan untuk 13 profesi yang telah diumumkan. Sisa kuota akan disalurkan kepada MBR lainnya. Pemerintah akan mengevaluasi penyaluran hingga 1 Juli 2025. Jika terdapat kuota yang tidak terserap oleh suatu profesi, kuota tersebut akan dialihkan ke profesi lain yang memiliki permintaan tinggi atau kepada MBR dari kategori lain.

Heru Pudyo Nugroho menegaskan bahwa pemetaan penyaluran kuota ini bersifat fleksibel. Tujuannya adalah untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, sesuai dengan kriteria MBR yang telah ditetapkan. Pembagian per segmen profesi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran berdasarkan permintaan (demand) yang ada, serta menghindari praktik yang tidak diinginkan seperti yang terjadi sebelumnya.

Berikut adalah poin-poin penting terkait program subsidi rumah:

• Kuota rumah subsidi tahun 2025: 220 ribu unit.
• Fokus awal: 13 profesi yang telah ditetapkan.
• Perluasan cakupan: Sektor informal menjadi prioritas.
• Evaluasi penyaluran: Hingga 1 Juli 2025.
• Fleksibilitas kuota: Pengalihan kuota jika tidak terserap.
• Tujuan utama: Penyaluran tepat sasaran kepada MBR.

Pemerintah berharap program ini dapat membantu lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau.