Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali menegaskan komitmennya dalam mengelola dana haji secara transparan, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penegasan ini disampaikan seiring dengan publikasi laporan keuangan yang menunjukkan kinerja positif dalam pengelolaan dana umat tersebut.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menyatakan bahwa keterbukaan informasi melalui laporan keuangan merupakan wujud akuntabilitas BPKH kepada publik. Ia menekankan bahwa seluruh dana haji telah diinvestasikan secara cermat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahkan, nilai manfaat yang berhasil dicapai melampaui target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahun 2024 (unaudited), BPKH berhasil mencapai nilai manfaat sebesar 101,02% dari target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar Rp 11,515 triliun, realisasi yang dicapai mencapai Rp 11,633 triliun. Nilai ini terdiri dari hasil investasi sebesar Rp 9,29 triliun dan penempatan di bank sebesar Rp 2,34 triliun.

Fadlul Imansyah menjelaskan bahwa sebagian dana haji tetap ditempatkan di bank syariah untuk menjaga likuiditas. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang yang mewajibkan ketersediaan dana minimum setara dengan dua kali Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

"Dana jemaah harus selalu siap sedia ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, kami tetap menyimpan sebagian dana dalam bentuk deposito dan instrumen jangka pendek yang aman, minimal dua kali Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu sekitar Rp 40,7 triliun," ujarnya.

Pada tahun 2024, proporsi penempatan dana di bank syariah tercatat sebesar 23,75%, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 24,97%. Penurunan ini mencerminkan upaya BPKH untuk mengoptimalkan pengembangan dana melalui investasi lain yang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, BPKH juga mencatat efisiensi dalam anggaran operasional. Sisa anggaran tersebut akan dikembalikan ke Kas Haji dan menjadi bagian dari dana kelolaan yang produktif.

"Kami mengelola dana umat, sehingga prinsip syariah dan kehati-hatian menjadi prioritas utama. Lebih dari itu, kami menjaga amanah jemaah agar dapat berangkat haji dengan tenang," tegas Fadlul.

Saat ini, laporan keuangan BPKH sedang dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sebelumnya, BPKH telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama enam tahun berturut-turut, sebuah pencapaian yang menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel.

BPKH terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana haji demi kemaslahatan umat dan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam pengelolaan dana haji. BPKH menyadari betul pentingnya kedua hal ini untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan secara optimal untuk kepentingan jemaah haji. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memantau dan mengawasi pengelolaan dana haji, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisir. Sementara itu, akuntabilitas memastikan bahwa BPKH bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan dana haji.

Investasi yang Berhati-hati dan Sesuai Syariah

BPKH memiliki strategi investasi yang berhati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi dilakukan pada sektor-sektor yang memberikan imbal hasil yang optimal, namun tetap memperhatikan aspek keamanan dan keberlanjutan. BPKH juga menghindari investasi pada sektor-sektor yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti perjudian, minuman keras, dan riba.

Efisiensi Anggaran Operasional

BPKH terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi anggaran operasional. Hal ini dilakukan dengan melakukan penghematan biaya dan meningkatkan produktivitas kerja. Sisa anggaran operasional yang berhasil dihemat akan dikembalikan ke Kas Haji dan digunakan untuk meningkatkan manfaat bagi jemaah haji.

Komitmen untuk Jemaah Haji

BPKH memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Hal ini diwujudkan dengan memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk penyelenggaraan ibadah haji, memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada jemaah haji, serta meningkatkan kualitas pelayanan haji dari tahun ke tahun. BPKH juga terus berupaya untuk menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) agar semakin terjangkau bagi masyarakat.

Opini WTP dari BPK

Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama enam tahun berturut-turut merupakan bukti nyata dari komitmen BPKH dalam mengelola dana haji secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Opini WTP ini menunjukkan bahwa laporan keuangan BPKH telah disajikan secara wajar dan tidak terdapat kesalahan material yang signifikan.