Kementerian Sosial (Kemensos) berencana meluncurkan program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026. Inisiatif ini akan memanfaatkan 53 bangunan eksisting yang tersebar di berbagai wilayah sebagai sekolah berasrama gratis. Pada tahap awal, program ini ditargetkan untuk menampung sekitar 3.000 siswa.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa calon siswa Sekolah Rakyat harus memenuhi beberapa kriteria yang saat ini sedang difinalisasi bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu syarat utama adalah calon siswa harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan masuk dalam desil prioritas.

"Proses penerimaan siswa akan melibatkan persyaratan yang ketat, yang akan kami diskusikan dengan pemerintah daerah," ujar Gus Ipul saat menghadiri pembahasan usulan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dari pemerintah daerah dan perguruan tinggi di Jakarta, Kamis (17/4/2025). "Syarat administrasi yang paling utama adalah calon siswa harus terdaftar di DTKS, idealnya masuk dalam desil 1. Jika tidak ada, kita bisa mempertimbangkan desil 2."

Guna memastikan ketepatan sasaran, tim dari Sekolah Rakyat akan melakukan survei langsung ke rumah calon siswa.

"Survei ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon siswa benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan dukungan dan memenuhi syarat untuk bersekolah di Sekolah Rakyat," jelas Gus Ipul. "Selain survei, akan ada juga seleksi administrasi dan pemeriksaan kesehatan. Semua proses ini harus dipahami dengan baik oleh pemerintah daerah."

Program Sekolah Rakyat merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, Kemensos akan berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah untuk memastikan program ini berjalan efektif dan efisien.

Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menjelaskan bahwa Kemensos telah membuka Desk Sekolah Rakyat untuk memfasilitasi koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

"Desk Sekolah Rakyat ini berfungsi untuk memastikan semua persyaratan dan kebutuhan terkait program sekolah gratis berasrama ini terpenuhi melalui kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah," kata Robben Rico. "Kami juga melakukan verifikasi terhadap proposal-proposal yang diajukan oleh pemerintah daerah. Misalnya, kami memastikan bahwa lahan yang diusulkan untuk pembangunan sekolah memenuhi persyaratan, yaitu minimal lima hektare."

Sekolah Rakyat akan diprioritaskan di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, termasuk wilayah dengan banyak pekerja migran Indonesia (PMI) di daerah perbatasan.

"Prinsip kami adalah mendukung penuh program yang bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan. Pendidikan adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut," pungkas Robben Rico.

Syarat Pendaftaran Sekolah Rakyat:

• Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
• Prioritas utama adalah desil 1, jika tidak terpenuhi dapat dipertimbangkan desil 2
• Lulus survei ke rumah calon siswa
• Lulus seleksi administrasi
• Lulus pemeriksaan kesehatan

Lokasi Prioritas Sekolah Rakyat:

• Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi
• Wilayah dengan banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di daerah perbatasan