Rencana pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, untuk menampung 1.000 pengungsi Palestina telah memicu diskusi mendalam di berbagai kalangan. Inisiatif ini, yang bertujuan memberikan perlindungan bagi mereka yang terdampak konflik di Gaza, dipandang sebagai tindakan mulia. Namun, para ahli menekankan perlunya pertimbangan matang terhadap berbagai aspek geopolitik, logistik, dan sosial budaya yang mungkin timbul.

Prof. Dr. Siti Mutiah Setiawati, Guru Besar UGM dengan kepakaran di bidang Geopolitik Timur Tengah, mengapresiasi maksud baik pemerintah. Ia menyoroti kondisi memprihatinkan di Gaza, di mana sebagian besar penduduk kehilangan tempat tinggal akibat konflik berkepanjangan. Kendati demikian, Siti Mutiah menekankan pentingnya analisis komprehensif sebelum merealisasikan rencana ini. Beberapa faktor krusial yang perlu dipertimbangkan meliputi:

• Jarak geografis: Jarak yang jauh antara Indonesia dan Palestina menimbulkan tantangan logistik yang signifikan terkait transportasi dan akomodasi pengungsi.
• Teknis pengangkutan: Proses pemindahan pengungsi dari Gaza ke Indonesia memerlukan perencanaan matang dan koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak terkait.
• Penempatan pengungsi: Pemilihan lokasi penampungan pengungsi harus mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya untuk menghindari potensi konflik dengan masyarakat setempat.
• Peran UNRWA: Keterlibatan The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) sangat penting dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada pengungsi.

Siti Mutiah juga menggarisbawahi potensi dampak positif dan negatif dari penerimaan pengungsi Palestina. Di satu sisi, Indonesia dapat memperkuat citra positifnya di panggung internasional sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tindakan ini dapat meningkatkan pengaruh Indonesia dalam diplomasi global dan mempererat hubungan dengan negara-negara lain.

Namun, di sisi lain, terdapat potensi masalah yang perlu diantisipasi. Permasalahan ini berkaitan dengan integrasi sosial, ekonomi, dan budaya para pengungsi. Perbedaan bahasa, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial dapat menimbulkan gesekan dengan masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi, seperti tempat tinggal, makanan, kesehatan, dan pendidikan. Kondisi fisik dan mental para pengungsi, yang mungkin mengalami trauma akibat konflik, juga memerlukan perhatian khusus.

Menimbang berbagai dampak tersebut, Siti Mutiah menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan alternatif lain selain menerima pengungsi. Salah satu opsi yang diusulkan adalah meningkatkan kontribusi Indonesia kepada UNRWA. Dengan memberikan dukungan finansial yang lebih besar, Indonesia dapat membantu UNRWA dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Palestina di negara-negara tetangga.

Selain itu, Siti Mutiah mendorong pemerintah untuk bekerja sama dengan Mesir dan Yordania, yang memiliki kedekatan geografis, budaya, dan bahasa dengan Palestina. Negara-negara ini lebih ideal untuk menampung pengungsi Palestina karena kesamaan latar belakang budaya dapat meminimalkan potensi konflik sosial.

Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam membantu warga Palestina melalui pengiriman bantuan ekonomi dan politik. Bantuan politik berupa diplomasi dengan negara-negara Arab dan Timur Tengah untuk mencari solusi bagi konflik Palestina. Siti Mutiah menekankan pentingnya mengingatkan kembali prinsip solidaritas Arab, di mana masalah Palestina dianggap sebagai masalah bersama yang membutuhkan solusi kolektif. Gangguan terhadap satu negara Arab dianggap sebagai ancaman bagi semua negara Arab.