Bank Indonesia (BI) melaporkan penurunan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2025. Data terbaru menunjukkan ULN berada di angka US$ 427,2 miliar, atau setara dengan Rp 7.191 triliun (dengan asumsi kurs Rp 16.830 per dolar AS). Penurunan ini melanjutkan tren positif setelah pada Januari 2025 ULN tercatat sebesar US$ 427,9 miliar.

Secara tahunan, pertumbuhan ULN Indonesia melambat menjadi 4,7% (year-on-year/yoy), dibandingkan dengan pertumbuhan 5,3% pada Januari 2025. Perlambatan ini dipengaruhi oleh penurunan pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pada sektor swasta. Selain itu, penguatan nilai dolar AS terhadap mata uang global, termasuk Rupiah, turut memberikan andil dalam perubahan posisi ULN.

Menurut Departemen Komunikasi BI, penurunan ULN pemerintah menjadi salah satu faktor utama. Pada Februari 2025, ULN pemerintah tercatat sebesar US$ 204,7 miliar, sedikit menurun dibandingkan US$ 204,8 miliar pada Januari 2025. Pertumbuhan tahunan ULN pemerintah juga melambat menjadi 5,1% yoy, dari 5,3% yoy pada Januari 2025.

Perpindahan investasi non-residen dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain menjadi penyebab penurunan ULN pemerintah. Hal ini dipicu oleh tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. Meskipun demikian, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu.

Pemanfaatan ULN pemerintah diprioritaskan untuk mendukung belanja negara dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sektor-sektor utama yang mendapatkan dukungan dari ULN antara lain:

• Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (17,8%)
• Jasa Pendidikan (16,6%)
• Konstruksi (12,1%)
• Transportasi dan Pergudangan (8,7%)
• Jasa Keuangan dan Asuransi (8,2%)

BI menekankan bahwa posisi ULN pemerintah tetap terkendali, dengan mayoritas ULN memiliki tenor jangka panjang, mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, ULN swasta terus mengalami kontraksi pertumbuhan pada Februari 2025. Tercatat sebesar US$ 194,8 miliar, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 1,6% yoy, lebih dalam dibandingkan kontraksi 1,3% pada bulan sebelumnya. Kontraksi ini terjadi baik pada lembaga keuangan maupun perusahaan non-lembaga keuangan, masing-masing sebesar 2,2% yoy dan 1,5% yoy.

Sektor ekonomi dengan ULN swasta terbesar adalah:

• Industri pengolahan
• Jasa keuangan dan asuransi
• Pengadaan listrik, gas, uap, dan udara dingin
• Pertambangan dan penggalian

Sektor-sektor ini menyumbang 79,6% dari total ULN swasta. Sama seperti ULN pemerintah, ULN swasta didominasi oleh tenor jangka panjang, mencapai 76,5% dari total ULN swasta.

Bank Indonesia menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia secara keseluruhan tetap sehat, berkat penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari penurunan rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 30,2% pada Februari 2025, dari 30,3% pada Januari 2025. Dominasi ULN jangka panjang juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ULN.

BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN. Pemanfaatan ULN akan terus dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.