PCX Jadi Pilihan Operasional Kades di Lumajang: Pertimbangan Inklusivitas dan Efektivitas
Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengambil langkah strategis dengan memilih motor Honda PCX sebagai kendaraan operasional bagi seluruh kepala desa. Keputusan ini dilandasi oleh pertimbangan inklusivitas dan efektivitas, dengan harapan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa secara keseluruhan.
Keputusan pembelian 198 unit Honda PCX ini, yang diperkirakan menelan anggaran antara Rp 6,7 miliar hingga Rp 7,9 miliar dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD 2024, muncul atas usulan dari para kepala desa sendiri. Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menjelaskan bahwa pemilihan motor matic ini didasarkan pada kemudahan penggunaan bagi semua kalangan, termasuk ibu-ibu yang aktif dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
"Kepala desa mengusulkan PCX agar dapat dimanfaatkan oleh penggerak PKK. Kepala desa dibantu oleh ibu kepala desa untuk menggerakkan PKK, jadi pemilihan PCX diharapkan memberikan manfaat yang maksimal," ujar Yudha saat ditemui di Kantor Bupati Lumajang.
Saat ini, kendaraan operasional desa yang digunakan adalah motor sport jenis Honda MegaPro, yang dinilai kurang representatif karena lebih identik dengan penggunaan oleh laki-laki. Pemerintah Kabupaten Lumajang menyadari bahwa banyak posisi penting di pemerintahan desa, termasuk kepala desa dan perangkat desa, kini diisi oleh perempuan.
Oleh karena itu, pemilihan motor matic dianggap sebagai solusi yang tepat agar kendaraan operasional dapat digunakan secara bersama-sama oleh seluruh elemen pemerintahan desa, tanpa memandang gender.
"Supaya bisa digunakan bersama-sama, baik oleh Pak Kades, Bu Kades, maupun sekretaris desa dan perangkat desa perempuan," imbuh Yudha.
Keputusan Pemkab Lumajang ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan desa. Dengan tersedianya kendaraan operasional yang mudah digunakan oleh semua kalangan, diharapkan kinerja pemerintahan desa dapat semakin optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.