Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) saat ini tengah bersiap menunggu keputusan final dari Presiden RI terkait rencana evakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Inisiatif ini, yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, masih memerlukan koordinasi lintas kementerian dan persetujuan dari berbagai pihak.

Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas Inkiriwang, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal Kemenhan RI, menjelaskan bahwa pelaksanaan evakuasi sangat bergantung pada kebijakan luar negeri yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia. Kemenhan, sebagai pelaksana teknis, sepenuhnya siap menjalankan perintah, namun menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Luar Negeri dan keputusan akhir dari Presiden.

"Kita (Kemenhan) menunggu dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, dari Bapak Kementerian Luar Negeri ataupun dari Bapak Presiden," ujar Frega di Kantor Kemenhan RI, Jakarta, beberapa waktu lalu. Penjelasan ini menggarisbawahi bahwa inisiatif kemanusiaan ini melibatkan pertimbangan diplomatik dan strategis yang kompleks.

Keterlibatan Kementerian Luar Negeri menjadi krusial mengingat evakuasi warga Gaza bukan hanya sekadar operasi pengangkutan, tetapi juga melibatkan negosiasi dan koordinasi dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Proses ini diperlukan untuk memastikan kelancaran evakuasi dan penerimaan warga Gaza di Indonesia.

"Karena bukan hanya dengan Indonesia saja, kalau misalnya melakukan proses untuk membantu mungkin ada warga di Gaza yang memang membutuhkan perawatan dan pemulihan, kemudian Indonesia menawarkan, itu ada proses negosiasi juga dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah. Sehingga keputusan itu tidak sepihak diputuskan oleh Indonesia," jelas Frega, menekankan perlunya pendekatan multilateral dalam menangani isu kemanusiaan ini.

Meskipun demikian, Brigjen Frega menegaskan kesiapan Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera bergerak begitu perintah evakuasi dikeluarkan oleh Presiden. Kesiapan ini mencakup penyediaan sumber daya manusia, logistik, dan fasilitas yang diperlukan untuk menampung dan merawat warga Gaza yang dievakuasi.

Presiden Prabowo sebelumnya telah menyatakan kesediaan Indonesia untuk mengevakuasi warga Gaza yang terluka akibat konflik yang berkecamuk di wilayah tersebut. Rencananya, mereka akan dibawa ke Indonesia untuk mendapatkan perawatan medis yang komprehensif. Menteri Luar Negeri akan ditugaskan untuk berkonsultasi dengan pemerintah Palestina dan negara-negara Timur Tengah terkait pelaksanaan rencana ini.

"Kami juga siap menerima korban-korban yang luka-luka, dan nanti segera kirim Menlu untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak daerah tersebut bagaimana pelaksanaannya untuk kami siap evakuasi mereka yang luka-luka," ungkap Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia siap menampung siapapun warga Palestina yang membutuhkan pertolongan, termasuk anak-anak yatim piatu dan mereka yang mengalami trauma akibat konflik. Jika rencana ini disetujui, Indonesia akan mengirimkan pesawat khusus untuk menjemput warga Palestina yang akan dievakuasi.

"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kita perkirakan mungkin jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," imbuhnya. Pernyataan ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang terdampak konflik.