Rencana Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menyediakan kendaraan dinas baru berupa sepeda motor Honda PCX bagi 198 kepala desa menuai kritik dari masyarakat. Alokasi anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 7,2 miliar, yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD 2024, dinilai kurang tepat sasaran oleh sebagian warga.

Warga Kecamatan Randuagung, Hadi, mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan tersebut. Ia berpendapat bahwa dana tersebut akan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk pemasangan CCTV di titik-titik rawan kriminalitas. Hadi menyoroti maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor, ternak, serta aksi begal yang masih menghantui Lumajang. Meskipun telah terpasang 521 CCTV di berbagai desa, banyak di antaranya yang tidak berfungsi optimal.

• Keamanan dan Pengawasan: Pemasangan CCTV diharapkan dapat membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan dan mempersempit ruang gerak mereka. Hadi menekankan bahwa keberadaan kamera pengawas dapat menjadi langkah preventif yang efektif.

Kritik serupa juga disampaikan oleh Fatoni, warga Kecamatan Tempeh. Ia menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan di Lumajang. Meskipun pemerintah telah mengumumkan perbaikan untuk 11 ruas jalan rusak, Fatoni menilai bahwa masih banyak jalan lain yang memerlukan perhatian. Ia juga menyoroti bahwa perbaikan yang dilakukan tidak selalu menyeluruh, seringkali hanya mencakup sebagian dari ruas jalan yang rusak.

Fatoni berpendapat bahwa perbaikan infrastruktur jalan seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ia mempertanyakan efektivitas pemberian motor dinas baru jika kondisi jalan masih buruk. "Percuma motor baru tapi jalannya rusak," ujarnya, mencerminkan kekecewaan banyak warga Lumajang.

Keluhan warga ini mencerminkan aspirasi masyarakat yang menginginkan pembangunan yang lebih berfokus pada kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup. Alokasi anggaran yang tepat sasaran, terutama untuk infrastruktur dan keamanan, dianggap lebih mendesak daripada pengadaan kendaraan dinas baru.