Bengkulu – Fenomena pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai yang mengisolasi Pulau Enggano memantik seruan untuk sinergi antar-pemangku kepentingan. Anggota DPRD Provinsi Bengkulu menekankan bahwa situasi ini harus disikapi sebagai ajang evaluasi kolektif, bukan saling menyalahkan.

Menurut legislator tersebut, masalah ini menyingkap lemahnya sistem pelaporan berkala mengenai kondisi batimetri pelabuhan. "Instrumen pemantauan sedimentasi seharusnya memberikan data real-time kepada seluruh stakeholder, termasuk dewan legislatif," ujarnya. Beberapa poin kritis yang diungkapkan:

• Mekanisme Pelaporan: Tidak adanya alur komunikasi formal mengenai perkembangan kedalaman alur pelayaran
• Koordinasi Institusi: Perlunya klarifikasi tugas antara Pelindo, KSOP, dan instansi terkait dalam penanganan sedimentasi
• Ketersediaan Infrastruktur: Tantangan teknis penyediaan kapal keruk sebagai alat khusus

Pihak berwenang telah mengerahkan kapal keruk yang diperkirakan akan segera beroperasi. Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan menangani gangguan logistik yang berdampak pada 4.000 warga terisolasi. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan telah melakukan inspeksi lapangan untuk menilai situasi aktual.

Wacana pengembangan pelabuhan alternatif di kabupaten lain juga mengemuka. Namun, pakar menyarankan perlu kajian komprehensif menyangkut:

1. Analisis dampak lingkungan
2. Kelayakan teknis operasional
3. Aspek keamanan maritim

Insiden ini menyoroti kerentanan sistem transportasi laut dan pentingnya pembaruan protokol penanganan krisis di wilayah kepulauan.