Pemerintah mengintensifkan upaya percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk Tahun Anggaran 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, menegaskan perlunya komitmen tinggi dari seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyelesaikan proses administrasi pengangkatan CASN. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) virtual yang digelar bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (16/4/2025).

Rini menekankan pentingnya penyelesaian Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) secara tepat waktu. Ia juga meminta instansi terkait memastikan ketersediaan anggaran serta sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, Rini mengingatkan agar tidak ada lagi rekrutmen pegawai non-ASN selama proses pengangkatan CASN berlangsung. Berdasarkan data BKN per 19 Maret 2025, estimasi pengangkatan CASN 2024 meliputi:

• CPNS: 179.025 orang
• PPPK Tahap I: 677.593 orang
• PPPK Tahap II: 328.515 orang (proses seleksi masih berjalan)

Totalnya, lebih dari 1,1 juta CASN diproyeksikan akan diangkat pada TA 2024. Rini menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara mengingat proses seleksi dan pemberkasan masih terus berjalan. Ia juga menyoroti kebijakan afirmasi pengangkatan pegawai non-ASN yang hanya berlaku hingga pengadaan CASN 2024, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Setelah itu, rekrutmen ASN akan sepenuhnya mengacu pada sistem merit berdasarkan Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN.

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, memaparkan progres penetapan NIP dan SK pengangkatan. Dari 542 instansi yang membuka formasi CPNS, 374 instansi telah menerbitkan NIP, dan 32 instansi telah mengeluarkan SK pengangkatan. Sementara itu, dari 612 instansi dengan formasi PPPK Tahap I, 436 instansi telah menerbitkan NIP, dan 44 instansi telah menyelesaikan SK pengangkatan. Kepala Staf Kepresidenan, AM Putranto, turut mengapresiasi langkah Kemenpan-RB dan BKN. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan Asta Cita poin 7, yang berfokus pada reformasi birokrasi dan peningkatan profesionalisme ASN.

Rini berharap seluruh instansi dapat menyelesaikan pengangkatan CPNS paling lambat Juni 2025 dan PPPK pada Oktober 2025. Ia juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan proses administrasi berjalan lancar, transparan, dan akuntabel. Komunikasi publik yang jelas dan konsisten juga menjadi poin penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan kebingungan.