Jakarta – Menteri Perindustrian Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, menerima kunjungan resmi Menteri Industri dan Sumber Daya Mineral Arab Saudi, Bandar Al-Khorayef, di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Jakarta Selatan. Pertemuan bilateral ini difokuskan pada upaya memperkuat kolaborasi kedua negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang dipicu oleh kebijakan-kebijakan kontroversial dari pemerintahan Amerika Serikat.

Agus Gumiwang menegaskan bahwa ketidakpastian global, terutama yang bersumber dari kebijakan perdagangan dan politik luar negeri AS, menjadi perhatian bersama. "Kami sepakat bahwa kerja sama yang lebih erat antara Indonesia dan Arab Saudi adalah langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif dari ketidakpastian ini," ujarnya dalam konferensi pers usai pertemuan.

Berikut beberapa poin utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut:

• Peningkatan Volume Perdagangan: Nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi pada 2024 tercatat sebesar US$ 3,3 miliar, angka yang dinilai masih jauh di bawah potensi kedua negara sebagai anggota G20. Kedua pihak berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama di sektor-sektor strategis.
• Pembelajaran Industrialisasi: Arab Saudi menyatakan minatnya untuk mempelajari pengalaman Indonesia dalam mengembangkan industri manufaktur selama puluhan tahun. Indonesia siap berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam membangun rantai nilai industri.
• Kerja Sama Petrokimia dan Hilirisasi Mineral: Indonesia membuka peluang kolaborasi di sektor petrokimia, mengingat Arab Saudi memiliki keunggulan dalam produksi bahan baku. Selain itu, kedua negara juga akan mengeksplorasi kerja sama dalam hilirisasi mineral untuk meningkatkan nilai tambah produk.

Agus menambahkan, "Arab Saudi memiliki sumber daya yang kuat di sektor petrokimia, sementara Indonesia memiliki pengalaman dalam pengolahan mineral. Ini adalah sinergi yang sempurna untuk menciptakan nilai tambah di kedua negara."

Pertemuan ini juga membahas rencana aksi konkret, termasuk pertukaran delegasi bisnis dan pembentukan kelompok kerja bersama untuk memantau perkembangan kerja sama di sektor-sektor prioritas.