Aksi Warga Bongkar Paksa Hibisc Fantasy Puncak: Reaksi atas Pelanggaran Lingkungan dan Izin

Pada Kamis sore, 6 Maret 2025, ratusan warga sekitar Puncak, Bogor, Jawa Barat, mengambil tindakan tegas dengan membongkar paksa kawasan wisata Hibisc Fantasy. Aksi spontan ini merupakan puncak kekecewaan masyarakat atas operasional wisata yang dinilai telah melanggar aturan lingkungan dan izin penggunaan lahan. Kehadiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi; Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol; dan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di lokasi sebelumnya, yang menandai penyegelan operasional wisata yang dikelola PT Jaswita, menjadi pemicu utama peristiwa ini.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Gubernur Dedi Mulyadi, telah menegaskan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Jaswita. Pembangunan Hibisc Fantasy yang dinilai melampaui batas area izin dianggap sebagai salah satu penyebab utama banjir bandang yang melanda wilayah Puncak beberapa waktu lalu. Langkah penyegelan dan perintah pembongkaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menegakkan aturan, melindungi lingkungan, dan mencegah kejadian serupa terulang. Instruksi kepada Bupati Bogor, Rudy Susmanto, untuk mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor beserta alat berat untuk melakukan pembongkaran, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus ini.

Namun, situasi di lapangan menunjukkan dinamika yang berbeda. Meskipun alat berat telah tiba di lokasi, lambannya tindakan dari pihak Satpol PP memicu kemarahan warga yang telah berkumpul. Ketidakpuasan tersebut berujung pada aksi warga yang secara mandiri mulai membongkar bagian gerbang dan area tiket masuk wisata. Bahkan, informasi menyebutkan adanya sabotase terhadap alat berat yang telah disiapkan. Ketegangan sempat meningkat dengan adanya cekcok antara warga dan pekerja Hibisc Fantasy. Beruntung, kehadiran petugas Satpol PP berhasil meredakan situasi dan mencegah eskalasi konflik yang lebih besar.

Peristiwa ini menyoroti pentingnya penegakan hukum dan kepatuhan terhadap aturan lingkungan dalam pembangunan pariwisata. Aksi warga yang membongkar paksa Hibisc Fantasy menjadi cerminan dari keresahan masyarakat terhadap dampak negatif pembangunan yang tidak bertanggung jawab. Kejadian ini juga menjadi pengingat bagi seluruh pihak terkait untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dan izin dalam setiap proyek pembangunan, khususnya di kawasan rawan bencana seperti Puncak Bogor. Pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan perizinan dan penegakan hukum di sektor pariwisata untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang. Lebih lanjut, diperlukan dialog yang lebih intensif antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola wisata guna mencari solusi yang berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh pihak.

Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

• Pelanggaran Izin dan Lingkungan: PT Jaswita terbukti melanggar izin dan aturan lingkungan hidup, yang mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.
• Peran Pemerintah: Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor menunjukkan keseriusan dalam menegakkan hukum, namun lambatnya respon di lapangan memicu reaksi warga.
• Aksi Warga: Aksi spontan warga yang membongkar paksa Hibisc Fantasy mencerminkan keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
• Pentingnya Pencegahan: Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan pengelola wisata untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dan perizinan dalam pembangunan pariwisata.

Kejadian ini mengungkap kompleksitas permasalahan yang terjadi di sektor pariwisata, menuntut kolaborasi yang lebih erat antara berbagai pihak untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.