Transaksi properti di wilayah DKI Jakarta tidak hanya melibatkan proses jual beli atau peralihan hak, tetapi juga membawa konsekuensi perpajakan yang wajib dipahami oleh setiap pihak yang terlibat. Salah satu komponen pajak yang kerap menjadi perhatian adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024. Pajak ini berlaku bagi siapa pun yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan melalui berbagai mekanisme, seperti jual beli, hibah, warisan, atau lelang.

Mekanisme Pengenaan BPHTB BPHTB dikenakan atas perolehan hak yang meliputi: - Hak milik - Hak guna usaha - Hak guna bangunan - Hak pakai - Hak pengelolaan

Namun, terdapat pengecualian untuk beberapa kondisi, antara lain: - Perolehan oleh negara atau pemerintah daerah untuk kepentingan umum - Perolehan oleh badan internasional yang tidak menjalankan usaha - Perolehan pertama rumah sederhana oleh masyarakat berpenghasilan rendah - Perolehan melalui wakaf atau untuk keperluan ibadah

Perhitungan dan Pembayaran BPHTB Tarif BPHTB di DKI Jakarta ditetapkan sebesar 5% dari nilai perolehan setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Sebagai ilustrasi, jika nilai perolehan tanah adalah Rp1 miliar dan NPOPTKP sebesar Rp250 juta, maka perhitungan BPHTB-nya adalah:

(Rp1.000.000.000 – Rp250.000.000) × 5% = Rp37.500.000

Pembayaran BPHTB harus dilakukan di wilayah administrasi tempat objek properti berada. Untuk transaksi di Jakarta, pembayaran wajib dilaksanakan di kantor pajak daerah setempat.

Dampak Positif BPHTB bagi Pembangunan Selain sebagai kewajiban, BPHTB juga berperan sebagai sumber pendapatan daerah yang mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta aktif melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kewajiban perpajakan ini, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.