Tim Negosiasi Indonesia Berupaya Tekan Tarif Impor AS dalam Pertemuan Washington

Jakarta – Delegasi pemerintah Indonesia telah bertolak ke Amerika Serikat untuk memulai serangkaian pembicaraan bilateral terkait kebijakan tarif impor yang diberlakukan selama pemerintahan sebelumnya. Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung selama delapan hari di Washington DC, mulai 16 hingga 23 April 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin rombongan yang terdiri dari pejabat tinggi kementerian, termasuk Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Mereka akan berdiskusi langsung dengan perwakilan pemerintah AS, termasuk Sekretaris Luar Negeri Marco Rubio, untuk membahas langkah-langkah penurunan tarif yang selama ini membebani ekspor Indonesia.

Fokus Negosiasi - Penurunan Tarif: Delegasi Indonesia berupaya mengurangi beban tarif impor produk-produk utama yang diberlakukan era pemerintahan Donald Trump. - Diversifikasi Kerja Sama: Pemerintah menyiapkan strategi jangka panjang, termasuk perluasan investasi perusahaan Indonesia di AS. - Dokumen Pendukung: Tim negosiasi membawa analisis mendalam terkait defisit perdagangan AS-Indonesia serta dampak kebijakan tarif terhadap kedua negara.

Data Perdagangan Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatat surplus perdagangan senilai $16,84 miliar dengan AS pada 2024. Sementara itu, data USTR menunjukkan defisit perdagangan AS mencapai $17,9 miliar di tahun yang sama. Disparitas ini menjadi salah satu fokus utama dalam perundingan.

Arahan Presiden Presiden Prabowo Subianto tidak menetapkan target spesifik, namun menekankan pentingnya mengurangi beban tarif bagi produk ekspor Indonesia. "Kami akan bernegosiasi demi kepentingan nasional," tegas Airlangga usai bertemu presiden di Istana Kepresidenan.

Strategi Tambahan Selain isu tarif, delegasi juga akan membahas: - Penghapusan hambatan non-tarif (NTM) - Kerja sama di sektor keuangan - Potensi peningkatan investasi dua arah

Pertemuan ini diharapkan dapat membuka jalan bagi hubungan dagang yang lebih seimbang antara kedua negara.