Kenaikan Tarif Tol dan Fluktuasi Harga Emas: Dampak Kebijakan dan Geopolitik
Penyesuaian Tarif Tol Mulai 2025: Inflasi Jadi Penentu Utama
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) telah mengumumkan rencana penyesuaian tarif untuk sejumlah ruas tol di Indonesia, yang akan berlaku mulai Mei hingga Desember 2025. Kebijakan ini mencakup ruas tol di koridor Trans Jawa dan Trans Sumatera, dengan kenaikan tarif yang didasarkan pada akumulasi inflasi yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Wilan Oktavian, Kepala BPJT, menegaskan bahwa penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024. "Kami selalu memastikan bahwa perhitungan tarif mengacu pada data inflasi aktual dari BPS," ujar Wilan.
Harga Emas Melonjak: Faktor Politik dan Konflik Global
Di sisi lain, harga emas dunia terus menunjukkan tren kenaikan, dipicu oleh ketidakstabilan politik dan konflik geopolitik. Analis emas Ibrahim Assuaibi menyoroti bahwa kenaikan harga emas mulai terjadi setelah Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Kebijakan perdagangan dan eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya di Jalur Gaza, turut mempercepat kenaikan tersebut. "Ketidakpastian politik dan pengiriman alutsista AS ke kawasan konflik menjadi faktor pendorong utama," kata Ibrahim.
Modus Phising Terbaru: Waspada Penipuan Digital
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperingatkan masyarakat tentang maraknya modus phising baru yang semakin canggih. Berikut tiga modus yang perlu diwaspadai: - Akun Palsu: Pelaku membuat akun media sosial yang menyerupai institusi resmi untuk mencuri data pribadi. - SMS Hadiah Palsu: Korban diarahkan ke situs palsu melalui tautan yang mengklaim hadiah.
Anggaran Tukin Dosen ASN dan Rencana Kenaikan Gaji Hakim
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,66 triliun untuk tunjangan kinerja dosen ASN, sebagai implementasi Perpres Nomor 19 Tahun 2025. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto berencana menaikkan gaji hakim untuk mengurangi praktik suap dan korupsi di lembaga peradilan.