Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuntut permintaan maaf resmi dari Universitas Harvard terkait dugaan toleransi terhadap aksi anti-Semitisme di kampus tersebut. Tuntutan ini muncul setelah pemerintah federal mengancam menghentikan aliran dana miliaran dolar untuk universitas ternama itu.

Menurut pernyataan resmi Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt, Presiden Trump secara tegas meminta Harvard bertanggung jawab atas berbagai aktivisme kampus yang dinilai melanggar prinsip-prinsip akademik. "Harvard harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka dan menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai akademik yang sebenarnya," tegas Leavitt.

Eskalasi ketegangan ini berawal dari: - Laporan Kementerian Pendidikan AS tentang dugaan pelanggaran hak-hak sipil di Harvard - Aktivisme kampus yang dianggap terlalu politis terkait konflik Palestina-Israel - Penolakan Harvard terhadap tuntutan pemerintah untuk mereformasi kebijakan kampus

Presiden Harvard Alan Garber dalam surat terbukanya menegaskan komitmen universitas terhadap kebebasan akademik. "Institusi pendidikan tinggi harus tetap independen dari intervensi politik manapun," tulis Garber. Pernyataan ini muncul sebagai respons langsung terhadap ancaman pemotongan dana federal.

Kementerian Pendidikan AS dalam dokumen resminya menyoroti beberapa poin kritis: - Dugaan ketidakseimbangan dalam kurikulum yang mengabaikan kajian ilmiah - Pengaruh berlebihan kelompok aktivis dalam pengambilan keputusan akademik - Kegagalan memenuhi standar penerimaan dana federal yang mensyaratkan netralitas politik

Kebijakan pemerintah ini menuai berbagai reaksi dari kalangan akademisi, dengan sebagian mendukung langkah tegas terhadap diskriminasi, sementara lainnya mengkhawatirkan dampaknya terhadap otonomi perguruan tinggi.