Ganjar Pranowo Soroti Potensi Dualisme Kepemimpinan dalam Pemerintahan

Jakarta – Mantan Gubernur Jawa Tengah dan Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengingatkan pentingnya menghindari dualisme kepemimpinan dalam pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan menanggapi fenomena sejumlah menteri Kabinet Prabowo Subianto yang mengunjungi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Menurut Ganjar, keberadaan 'dua matahari' dalam struktur kekuasaan berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan aparatur negara. "Tidak boleh ada dualisme kepemimpinan. Jika ada dua sumber otoritas, maka staf dan birokrat akan kesulitan menentukan arahan," tegasnya saat ditemui di Gedung Kesenian Jakarta pertengahan April 2025.

Meski demikian, politisi PDI Perjuangan ini memahami alasan para menteri tersebut mempertahankan hubungan dengan Jokowi. "Secara personal, wajar jika mereka tetap menghormati mantan atasan. Sebagian besar memang pernah menjadi bagian dari kabinet sebelumnya," ujarnya.

Beberapa menteri yang disebut melakukan kunjungan tersebut antara lain: - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

Pasca pertemuan, beberapa menteri seperti Trenggono dan Budi Gunadi secara terbuka menyebut Jokowi sebagai "bos". Pernyataan ini memantik diskusi publik tentang hierarki kekuasaan dalam pemerintahan baru.

Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera memberikan tanggapan berimbang. "Silaturahmi lebaran adalah tradisi yang baik, namun harus dijaga agar tidak menciptakan persepsi adanya dua pusat kekuasaan," jelasnya. Mardani meyakini Presiden Prabowo memiliki kedewasaan politik untuk tidak mempersoalkan kunjungan tersebut, namun menekankan pentingnya menjaga otoritas kepemimpinan nasional.

Isu ini muncul di tengah masa transisi pemerintahan, di mana beberapa menteri kabinet sebelumnya mendapatkan posisi dalam formasi kabinet yang baru. Analis politik memandang fenomena ini sebagai tantangan klasik dalam dinamika politik Indonesia pasca pergantian kepemimpinan.