Sekolah Rakyat: Upaya Pemerintah Memutus Rantai Kemiskinan Melalui Pendidikan

Pemerintah Indonesia tengah gencar mempersiapkan peluncuran Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan berasrama (boarding school) yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari strategi nasional untuk memutus rantai kemiskinan dan mencapai visi Indonesia Emas 2045. Program ini mendapat dukungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat dalam rapat terbatas di Istana Negara, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui media sosial. Sekolah Rakyat diharapkan mampu memberikan akses pendidikan berkualitas secara gratis, sekaligus menjamin pemenuhan gizi bagi para siswanya.

Rincian Program Sekolah Rakyat:

Berikut beberapa poin penting terkait rencana peluncuran Sekolah Rakyat:

• Peluncuran dan Bentuk Sekolah: Sekolah Rakyat direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, tepatnya sekitar bulan Juli. Sekolah ini akan berbentuk boarding school, menyediakan fasilitas asrama dan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi bagi para siswa. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan menyeluruh bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
• Lokasi dan Jenjang Pendidikan: Sekolah Rakyat pertama akan didirikan di Bekasi, memanfaatkan gedung milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang telah disiapkan. Meskipun program ini akan mencakup seluruh jenjang pendidikan (SD, SMP, dan SMA), tahap awal akan difokuskan pada jenjang SMA. Kemensos juga telah melakukan identifikasi gedung-gedung miliknya di berbagai daerah yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Sekolah Rakyat.
• Tim Formatur dan Satgas Percepatan: Kemensos telah membentuk tim formatur dan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sekolah Rakyat. Satgas ini beranggotakan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Kantor Staf Presiden, Pemerintah Daerah, dan perguruan tinggi. Kerjasama antar lembaga ini sangat krusial untuk memastikan terselenggaranya program secara efektif dan efisien.
• Sasaran dan Tujuan: Sekolah Rakyat secara khusus dirancang untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar dapat mengakses pendidikan berkualitas. Tujuan utama program ini bukan hanya memutus rantai kemiskinan, tetapi juga memberdayakan masyarakat miskin dan miskin ekstrem agar dapat berkontribusi pada pembangunan Indonesia. Hal ini sejalan dengan harapan untuk menciptakan Indonesia Emas 2045. Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menekankan pentingnya pemberdayaan kaum dhuafa dalam pembangunan nasional.
• Tanggapan Pakar dan Tantangan: Program Sekolah Rakyat juga telah mendapatkan tanggapan dari kalangan pakar, termasuk Dr. Subarsono dari Universitas Gadah Mada. Subarsono menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada pembenahan sistem dan kualitas pendidikan secara menyeluruh sebelum meluncurkan program baru. Ia juga mempertanyakan penempatan program ini di bawah naungan Kemensos, mengingat Kemendikbudristek memiliki kompetensi yang lebih relevan dalam pengelolaan pendidikan.

Meskipun terdapat berbagai tantangan dan saran perbaikan, peluncuran Sekolah Rakyat menandai komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan berperan penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Persiapan yang matang dan kolaborasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan program ini dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.