Jakarta – Kekosongan posisi Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Amerika Serikat (AS) sejak dua tahun terakhir dinilai menghambat optimalisasi kerja Kedutaan Besar RI (KBRI) di Washington DC. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menegaskan pentingnya pemerintah segera mengisi jabatan strategis tersebut, mengingat peran krusial Dubes dalam menjembatani kepentingan nasional di kancah global.

Dino, yang pernah menjabat sebagai Dubes RI untuk AS pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyoroti tantangan diplomasi Indonesia tanpa kehadiran pejabat tertinggi di KBRI Washington. Meski kuasa usaha ad interim, Ida Bagus Made Bimantara (Sade Bimantara), dikenal kompeten, Dino menekankan bahwa kedutaan tanpa duta besar tetap menghadapi keterbatasan operasional. "KBRI tanpa Dubes seperti kapal tanpa nahkoda. Meski kru handal, arah strategis dan otoritas negosiasi tetap membutuhkan figur pemimpin," ujarnya dalam diskusi di The Yudhoyono Institute.

Berikut dampak kekosongan posisi Dubes RI di AS: - Hambatan Negosiasi Kebijakan: Terutama terkait tarif impor AS yang berdampak pada ekspor Indonesia. - Minimnya Leverage Diplomatik: Kurangnya representasi tingkat tinggi mengurangi daya tawar Indonesia dalam forum bilateral. - Efisiensi Operasional KBRI: Proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat tanpa otorisasi dari Dubes.

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto turut mendorong percepatan pengisian jabatan tersebut. "Kami siap menggelar fit and proper test begitu nama calon diajukan Presiden," tegas Utut. Proses pengisian posisi Dubes RI di AS biasanya melibatkan pertukaran nota diplomatik dan persetujuan dari pemerintah negara penerima.

Kekosongan ini bermula sejak Juli 2023, ketika Dubes sebelumnya, Rosan Roeslani, dialihkan menjadi Wakil Menteri BUMN. Hingga kini, belum ada pengumuman resmi mengenai penggantinya, meski AS merupakan mitra strategis Indonesia di bidang perdagangan dan keamanan.