Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengonfirmasi rencana pemanggilan Direktur Lippo Group John Riady untuk membahas penyelesaian sengketa proyek Meikarta yang melibatkan ratusan konsumen. Langkah ini diambil setelah menerima banyak pengaduan dari pembeli yang hingga kini belum menerima unit properti yang telah dibayarkan.

Menurut Menteri Sirait, ia telah melaporkan situasi ini kepada Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan pentingnya perlindungan hak konsumen. "Presiden mendorong agar hak-hak masyarakat dipenuhi secara penuh," ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta. Kementerian PKP telah melakukan serangkaian pertemuan dengan perwakilan konsumen dan pengembang, namun belum menemui titik terang.

Beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam kasus ini:

• Tingginya jumlah pengaduan dari konsumen yang telah membayar DP atau mencicil unit sejak 2017.
• Minimnya respons dari pihak pengembang dalam memberikan solusi konkret.
• Permintaan pengembalian dana menjadi tuntutan utama konsumen yang kehilangan kepercayaan.

Salah satu korban, Yosafat (30), mengaku telah membayar uang muka dan 60 kali cicilan untuk unit apartemen tipe 55, namun hingga kini tidak kunjung mendapatkan kepastian. Kisah serupa dialami Aminah yang telah melunasi pembayaran unit studionya pada 2018, namun belum juga menerima haknya. Sementara Rini, konsumen lain, menuntut pengembalian dana sebesar Rp387 juta yang telah dibayarkan secara bertahap.

Pertemuan antara Kementerian PKP dengan John Riady sempat dijadwalkan beberapa kali, namun selalu tertunda dengan alasan Direktur Lippo Group tersebut sedang berada di luar negeri. Menteri Sirait menegaskan akan memastikan pertemuan ini segera terlaksana untuk menyelesaikan masalah secara tuntas.