Kasus penangkapan tiga hakim terkait dugaan suap dalam putusan lepas perkara korupsi ekspor bahan baku minyak goreng menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan legislator dan masyarakat. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, menyatakan kekecewaannya atas insiden yang dinilainya sebagai tamparan keras bagi dunia peradilan.

"Ini merupakan tamparan keras bagi institusi peradilan yang seharusnya menjadi benteng keadilan," ujar Nasir Djamil dalam keterangan pers. "Ironis ketika penegak hukum yang seharusnya menjadi panutan justru terjerumus dalam praktik yang merusak sendi-sendi keadilan."

Berikut kronologi kasus yang mengguncang dunia hukum tersebut: - Pelaku: Tiga hakim (Agam Syarif Baharudin, Ali Muhtaro, dan Djuyamto) bersama Ketua PN Jakarta Selatan, dua pengacara, dan seorang panitera - Modus: Penerimaan suap senilai Rp22,5 miliar - Kasus: Putusan lepas untuk terdakwa korporasi dalam perkara korupsi ekspor minyak goreng

Nasir Djamil menegaskan perlunya reformasi menyeluruh di tubuh peradilan. "Tidak cukup hanya dengan sanksi administratif, perlu langkah-langkah fundamental untuk membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel," tegasnya.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas mekanisme pengawasan internal di lingkungan peradilan. Beberapa isu krusial yang mengemuka antara lain: 1. Transparansi proses peradilan 2. Mekanisme pengawasan hakim 3. Integritas penegak hukum 4. Efektivitas sistem pelaporan gratifikasi

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik. "Ini momentum untuk melakukan koreksi total, bukan sekadar perbaikan kosmetik," pungkas Nasir Djamil.