Kasus suap yang menjerat tiga hakim serta sejumlah pihak terkait kembali mencoreng wajah peradilan Indonesia. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, menyatakan keprihatinan mendalam atas terulangnya praktik mafia peradilan yang melibatkan oknum penegak hukum.

Menurut Yudi, kasus terbaru ini memperlihatkan pola yang mengkhawatirkan dimana tidak hanya hakim, tetapi juga penasihat hukum dan panitera terlibat dalam jaringan suap. "Ini menunjukkan kolaborasi sistemik yang merusak sendi-sendi peradilan," tegasnya.

Berikut rincian kasus yang terungkap: - Tiga hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diduga menerima suap Rp22,5 miliar untuk memuluskan vonis lepas dalam kasus korupsi ekspor minyak goreng - Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, turut ditetapkan sebagai tersangka - Dua pengacara dan seorang panitera muda juga terlibat dalam jaringan suap ini

Yudi menegaskan bahwa akar masalah terletak pada lemahnya integritas individu dan sistem pengawasan yang tidak efektif. "Ketika hakim, pimpinan pengadilan, dan penasihat hukum berkomplot, pengawasan internal menjadi tidak berarti," ujarnya.

Kasus ini semakin memprihatinkan karena melibatkan nilai suap yang sangat besar, mencapai Rp60 miliar. "Tidak ada gaji yang mampu menandingi godaan uang sebesar itu jika integritas hakim lemah," tambah Yudi.

Ini bukan pertama kalinya praktik serupa terungkap. Sebelumnya, kasus serupa pernah terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya, menunjukkan bahwa masalah ini bersifat sistemik dan berulang. "Perlu reformasi menyeluruh, bukan hanya sanksi bagi oknum, tetapi juga perbaikan sistem pengawasan dan rekrutmen hakim," pungkas Yudi.