Program Pemerintahan Prabowo: Implementasi Nilai Al-Maun dalam Kebijakan Ekonomi dan Sosial

Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) baru-baru ini memberikan pernyataan yang menarik terkait keselarasan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan prinsip teologi Al-Maun, sebuah landasan teologis Muhammadiyah yang bersumber dari Al-Qur'an. Dalam sebuah pidato di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (6/3/2025), Zulhas memaparkan bagaimana beberapa kebijakan pemerintahan saat ini merefleksikan nilai-nilai keadilan dan kepedulian sosial yang terkandung dalam teologi tersebut.

Salah satu contoh nyata yang dikemukakan Zulhas adalah program pemberian makan bagi anak-anak yang membutuhkan. Program ini, menurutnya, sejalan dengan semangat Al-Maun yang menekankan pentingnya berbagi dan membantu sesama, khususnya mereka yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan akses terhadap kebutuhan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat.

Lebih jauh, Zulhas menyinggung tentang inisiatif pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Sebagai Ketua Satgas pembentukan Kopdes Merah Putih, Zulhas menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memangkas rantai pasok yang panjang dan tidak efisien, terutama di 70.000 desa di seluruh Indonesia. Dengan demikian, harga barang-barang kebutuhan pokok dapat lebih stabil dan terjangkau bagi masyarakat desa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani dan produsen lokal.

Zulhas juga menekankan potensi Kopdes Merah Putih sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia membuka peluang bagi organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk berperan aktif dalam pengelolaan Kopdes. Dengan ukuran gerai 20x20 meter, Kopdes Merah Putih diharapkan dapat berfungsi sebagai gudang pasokan bahan pokok dan gerai warung murah, menjamin ketersediaan dan aksesibilitas barang kebutuhan pokok bagi masyarakat pedesaan.

Selain itu, pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga dinilai Zulhas sebagai manifestasi dari teologi Al-Maun. Pembentukan BPI Danantara, menurut Zulhas, bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, yang menekankan pengelolaan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun perekonomian nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulannya, Zulhas melihat adanya kesinambungan yang signifikan antara program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai-nilai yang terkandung dalam teologi Al-Maun. Implementasi nilai-nilai tersebut dalam kebijakan ekonomi dan sosial diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial.

Meskipun implementasi program-program tersebut masih dalam tahap awal, langkah-langkah yang telah diambil menunjukan komitmen pemerintah dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, selaras dengan semangat teologi Al-Maun.