Isu matahari kembar dalam pemerintahan kembali mencuat pasca kunjungan silaturahmi sejumlah menteri Kabinet Prabowo Subianto ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menegaskan bahwa dalam konstitusi Indonesia tidak dikenal konsep kepemimpinan ganda atau matahari kembar.

Menurut Jazilul, yang juga anggota Komisi III DPR, sistem pemerintahan Indonesia secara tegas membedakan peran presiden dan wakil presiden. "Tidak mungkin ada dua pusat kekuasaan dalam satu pemerintahan. Konstitusi kita jelas menyatakan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Beberapa poin penting yang ditekankan Jazilul: - Presiden merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan eksekutif utama - Wakil presiden memiliki peran pendukung sesuai mandat konstitusi - Tidak ada ruang untuk dualisme kepemimpinan dalam sistem presidensial

Isu ini pertama kali diangkat oleh politikus PKS Mardani Ali Sera yang menyoroti fenomena beberapa menteri masih menyebut Jokowi sebagai "bos". Meski mengapresiasi silaturahmi tersebut, Mardani mengingatkan pentingnya menjaga otoritas kepemimpinan Prabowo sebagai presiden petahana.

"Presiden Prabowo telah menunjukkan kapasitas dan komitmennya memimpin negara. Keseimbangan antara menjaga hubungan baik dengan mantan pemimpin dan menghormati hierarki kekuasaan saat ini perlu dijaga," tambah Mardani menanggapi perkembangan politik terkini.