Pramono Anung Tegaskan Reformasi Total di Bank DKI: Hentikan Praktik Titipan dan Rebranding

Jakarta – Gubernur Jakarta Pramono Anung secara tegas menyatakan akan melakukan reformasi menyeluruh di tubuh Bank DKI, termasuk menghentikan praktik penunjukan direksi berdasarkan 'titipan' dari pihak tertentu. Pernyataan ini disampaikan menyusul rentetan gangguan layanan digital yang terjadi pada akhir Maret 2025, yang diduga melibatkan oknum internal.

Dalam rapat pimpinan di Balai Kota Jakarta, Pramono menegaskan bahwa Bank DKI harus dikelola secara profesional tanpa campur tangan kepentingan politik atau kelompok tertentu. "Tidak ada lagi toleransi untuk praktik titipan dalam penunjukan direksi. Bank ini harus beroperasi dengan integritas penuh," tegasnya melalui unggahan video di akun Instagram resminya.

Berikut langkah-langkah reformasi yang akan dijalankan: - Pembersihan internal: Seluruh personel dengan akses ke sistem informasi bank akan diganti untuk mencegah kebocoran data berulang. - Penegakan hukum: Kasus gangguan layanan dan dugaan kebocoran data akan dilaporkan ke Bareskrim Polri. - Restrukturisasi jabatan: Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono, telah diberhentikan dan jabatannya dirangkap oleh Direktur Umum.

Pramono juga membuka wacana rebranding Bank DKI, termasuk kemungkinan pergantian nama menjadi Bank Jakarta atau Bank Global, untuk memperkuat citra institusi. "Kita perlu transformasi besar, mulai dari tata kelola hingga identitas baru," ujarnya. Ia optimistis langkah ini akan mengembalikan kepercayaan publik dan meningkatkan peringkat Jakarta di kancah global, yang sempat merosot dari peringkat 54 menjadi 74.

Sebelumnya, gangguan sistem di Bank DKI telah terjadi tiga kali dalam kurun waktu singkat, dengan pola serupa yang mengindikasikan kelalaian atau kesengajaan internal. Pramono mendesak direksi untuk memperketat pengawasan teknologi informasi guna mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.