DPR Awasi Kesiapan Pemerintah Hadapi Arus Mudik Lebaran 2025

Komisi V DPR RI akan melakukan pengawasan ketat terhadap kesiapan pemerintah dalam menghadapi lonjakan arus mudik Lebaran 2025. Rapat kerja dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait dijadwalkan pada Selasa, 11 Maret 2025. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi dini dan memastikan kelancaran arus mudik dan balik bagi masyarakat. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menjelaskan bahwa rapat tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait kesiapan infrastruktur dan strategi penanganan arus mudik yang akan datang.

Dalam rapat tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) akan dimintai keterangan. Fokus utama rapat adalah mengevaluasi kesiapan infrastruktur pendukung arus mudik, mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Penjelasan detail mengenai kesiapan infrastruktur jalan raya, rest area, dan sistem transportasi lainnya akan diminta secara langsung kepada para menteri terkait. Komisi V DPR RI menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran.

Lasarus memprediksi peningkatan signifikan volume kendaraan yang melakukan perjalanan mudik akan dimulai dalam dua hingga tiga minggu ke depan. Oleh karena itu, persiapan yang matang dan komprehensif menjadi krusial untuk mencegah terjadinya kemacetan parah dan permasalahan lainnya. Komisi V DPR RI mendesak pemerintah untuk memprioritaskan peningkatan kapasitas infrastruktur jalan raya dan fasilitas pendukung lainnya, seperti memastikan ketersediaan dan perawatan rest area yang memadai guna memberikan kenyamanan bagi para pemudik. Selain itu, koordinasi antar lembaga terkait juga menjadi poin penting yang akan diawasi.

Antisipasi terhadap potensi bencana alam juga menjadi bagian dari pengawasan DPR. Kerjasama yang efektif antara Kemenhub, Korlantas, BMKG dan Basarnas akan sangat vital dalam mengantisipasi dan menangani berbagai potensi kendala yang mungkin terjadi selama masa mudik, seperti cuaca ekstrim atau kecelakaan lalu lintas. Komisi V DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal proses persiapan mudik Lebaran 2025 agar berjalan lancar dan aman bagi seluruh masyarakat yang merayakan Lebaran di kampung halaman.

Berikut poin-poin penting yang akan dibahas dalam rapat:

• Kesiapan infrastruktur jalan raya dan rest area.
• Strategi manajemen lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan.
• Koordinasi antar lembaga dalam penanganan arus mudik.
• Antisipasi terhadap potensi bencana alam dan kecelakaan lalu lintas.
• Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung kelancaran arus mudik.

DPR berharap melalui rapat kerja ini, pemerintah dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai strategi penanggulangan potensi masalah yang mungkin terjadi selama musim mudik Lebaran 2025. Pengawasan yang ketat ini bertujuan untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran arus mudik dan balik bagi seluruh masyarakat Indonesia.