PKB Tolak Tudingan Matahari Kembar, Desak Netralisasi Agenda Halalbihalal

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menegaskan bahwa kegiatan halalbihalal seharusnya tidak dijadikan alat politik. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap komentar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, yang menyoroti pertemuan sejumlah menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita harus memandang silaturahmi sebagai sesuatu yang positif. Tidak perlu ada kecurigaan berlebihan terhadap kegiatan halalbihalal," tegas Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Ia menambahkan bahwa konstitusi Indonesia tidak mengakui konsep 'matahari kembar', mengacu pada kepemimpinan tunggal Presiden dan Wakil Presiden.

Berikut poin-pini kunci yang disampaikan Jazilul: - Netralitas Kegiatan Halalbihalal: Menolak politisasi momen silaturahmi pasca-Lebaran. - Konstitusi Kepemimpinan: Menegaskan bahwa Indonesia hanya memiliki satu kepemimpinan nasional. - Positifitas Silaturahmi: Mendorong masyarakat untuk mengambil nilai positif dari interaksi antarpejabat.

Sebelumnya, sejumlah menteri seperti Sakti Wahyu Trenggono (Kelautan dan Perikanan) dan Budi Gunadi Sadikin (Kesehatan) mengunjungi kediaman Jokowi di Solo. Keduanya menyatakan bahwa kunjungan tersebut murni untuk bersilaturahmi dan memohon maaf Lebaran. Mardani dari PKS sempat mengingatkan agar tidak menciptakan kesan dualisme kepemimpinan melalui pertemuan tersebut.