Jakarta – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana menggelar rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono pada Kamis (17/4/2025) mendatang. Pertemuan tersebut akan membahas dua isu strategis, yakni kekosongan posisi duta besar di beberapa negara dan dampak perang tarif global terhadap Indonesia.

Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, menegaskan bahwa penjadwalan rapat ini penting mengingat situasi pasca-Lebaran serta urgensi penanganan isu-isu tersebut. "Kami berupaya memastikan semua pihak terkait dapat hadir untuk memberikan klarifikasi dan solusi," ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

Salah satu posisi yang menjadi perhatian adalah Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, yang telah lowong selama dua tahun terakhir. Kekosongan ini dinilai menghambat diplomasi Indonesia, terutama dalam merespons kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump terhadap 180 negara, termasuk Indonesia. Saat ini, Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32% sebagai balasan atas rencana Indonesia memberlakukan tarif 64% untuk produk-produk AS.

Berikut beberapa poin yang akan dibahas dalam rapat tersebut: - Penunjukan Dubes: Komisi I mendorong agar posisi strategis seperti Dubes AS segera diisi untuk memperkuat diplomasi dan negosiasi perdagangan. - Dampak Perang Tarif: Kementerian Luar Negeri diharapkan memberikan analisis mendalam mengenai implikasi kebijakan tarif AS terhadap ekonomi dan hubungan bilateral Indonesia-AS. - Isu Keamanan: Rapat juga akan membahas insiden kekerasan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Yahukimo, dengan melibatkan Panglima TNI.

Menurut Utut, meski penunjukan duta besar merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto, Komisi I tetap akan menyampaikan rekomendasi untuk mempercepat proses tersebut. "Kami memahami ada prosedur diplomatik yang harus diikuti, tetapi situasi saat ini menuntut langkah-langkah yang lebih cepat," tambahnya.

Selain Menlu Sugiono, rapat ini juga akan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan guna membahas strategi mitigasi dampak perang tarif. Pemerintah saat ini telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati untuk menangani negosiasi tarif dengan AS.