Jakarta – Puluhan nelayan tradisional di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, melakukan unjuk rasa menentang kebijakan wajib pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Aksi protes ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap aturan yang dianggap memberatkan, terutama karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Menurut Nunung (60), perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) setempat, nelayan yang tidak memasang VMS dilarang beroperasi. "Tanpa VMS, kapal tidak boleh melaut. Ini menjadi masalah besar karena biayanya sangat tinggi," ujarnya. Harga perangkat VMS mencapai Rp16 juta per kapal, belum termasuk biaya pajak sekitar Rp6 juta. Bagi nelayan kecil, angka ini jauh di luar kemampuan finansial mereka, mengingat pendapatan melaut tidak selalu stabil.

Berikut beberapa poin yang menjadi sorotan nelayan: - Biaya tinggi: Total pengeluaran untuk VMS dan pajak bisa mencapai Rp22 juta per kapal. - Ketidakpastian penghasilan: Hasil tangkapan ikan tidak menentu, sementara biaya operasional seperti BBM dan logistik terus naik. - Pemberlakuan mendadak: Meski aturan VMS sudah ada sejak lama, penegakannya baru diperketat pasca-Lebaran, saat nelayan sedang kesulitan keuangan.

Aksi demonstrasi dimulai dari sekretariat HNSI di Pelabuhan Muara Angke dan berakhir di area Pengedokan Kapal. Para nelayan berharap pemerintah meninjau ulang kebijakan ini agar tidak mengancam mata pencaharian mereka.