Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyoroti kasus penetapan tersangka terhadap sejumlah aparat penegak hukum terkait dugaan suap dalam proses peradilan. Hal ini menyusul penetapan status tersangka terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beserta tiga hakim dalam perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah.

Menanggapi perkembangan kasus tersebut, pimpinan lembaga legislatif menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem integritas penegak hukum. "Penting untuk melakukan penilaian ulang terhadap mekanisme pengawasan dalam lingkungan peradilan guna memastikan profesionalisme dan akuntabilitas," ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta.

Berikut rincian pihak yang terlibat dalam kasus ini: - Muhammad Arif Nuryanta: Ketua PN Jakarta Selatan - Tiga hakim: Agam Syarif Baharudin, Ali Muhtaro, dan Djuyamto - Dua pengacara: Marcella Santoso dan Ariyanto - Panitera muda: Wahyu Gunawan dari PN Jakarta Utara

Dugaan suap senilai Rp22,5 miliar ini terkait dengan putusan pembebasan dalam perkara korupsi ekspor bahan baku minyak goreng. Majelis hakim sebelumnya telah mengeluarkan vonis lepas untuk terdakwa korporasi dalam kasus tersebut. Investigasi menunjukkan adanya kolusi antara oknum hakim, ketua pengadilan, dan pihak-pihak terkait lain dalam proses peradilan.