DPR Pastikan Prioritas Anggaran Penanganan Banjir Jabodetabek di Tengah Efisiensi

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk memprioritaskan anggaran penanganan banjir di wilayah Jabodetabek, khususnya pasca peninjauan lokasi terdampak banjir di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Kamis (6/3/2025). Pernyataan ini disampaikan di tengah upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran. Meskipun demikian, Cucun menekankan bahwa alokasi dana untuk mengatasi permasalahan banjir tetap menjadi prioritas utama, bahkan jika diperlukan penambahan anggaran di luar rencana awal.

Langkah konkret yang akan diambil DPR meliputi pengajuan anggaran kepada pemerintah pusat untuk mendukung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam menata sistem pengairan secara menyeluruh, mulai dari hulu di wilayah Bogor hingga hilir di Jakarta. "DPR akan meminta kepada pemerintah dan harus menganggarkan agar Kementerian PUPR menata kawasan dari ujung Bogor hingga Jakarta," tegas Cucun. Selain itu, DPR juga akan mendorong alokasi dana untuk pembangunan sodetan sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir. Cucun menyebutkan adanya dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang tinggal menunggu dukungan anggaran dari DPR.

Lebih lanjut, DPR berencana untuk melakukan relaksasi anggaran guna memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk penanganan banjir. "Perlu ada relaksasi, karena anggarannya bisa dikembalikan. Pemerintah, dalam masa transisi pemerintahan baru, diberi kewenangan untuk melakukan relaksasi, atau menata kembali anggaran yang lebih prioritas," jelas Cucun. Hal ini menunjukkan keseriusan DPR dalam mencari solusi terhadap permasalahan banjir yang berulang di wilayah Jabodetabek.

Langkah kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi sorotan penting. Cucun menekankan pentingnya sinergi untuk menata sistem pengelolaan banjir secara komprehensif dari hulu hingga hilir guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Ia menyoroti ironi banjir di Kampung Melayu yang terjadi tanpa hujan lebat, menandakan adanya permasalahan sistemik yang perlu segera diatasi. "Jangan sampai terus-terusan Kampung Melayu banjir meskipun tidak hujan," ujarnya.

Sebagai informasi tambahan, banjir yang terjadi pada Selasa (4/3/2025) merendam 105 RT dan lima ruas jalan di Jakarta dengan ketinggian air mencapai satu meter. Wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur menjadi lokasi terdampak terparah. Meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim seluruh pompa air berfungsi normal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta tetap mengingatkan warga untuk waspada terhadap potensi banjir susulan dan telah menyiapkan posko pengungsian di sejumlah titik strategis.

Dengan adanya komitmen DPR ini, diharapkan penanganan banjir di Jabodetabek dapat dilakukan secara efektif dan terintegrasi, sehingga mengurangi kerugian dan dampak negatif bagi masyarakat. Langkah-langkah konkrit yang telah diungkapkan menunjukkan keseriusan DPR dalam menyelesaikan permasalahan ini secara berkelanjutan dan kolaboratif.