Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji langkah strategis dalam kebijakan impor migas sebagai respons terhadap dinamika perdagangan global. Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menyatakan dukungannya terhadap upaya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam menyesuaikan kebijakan energi nasional untuk menghadapi tantangan ekonomi internasional.

Langkah ini mencakup rencana peningkatan impor minyak mentah dan LPG dari Amerika Serikat, yang dinilai sebagai bagian dari strategi diversifikasi sumber energi sekaligus upaya penyeimbangan neraca perdagangan bilateral. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya proteksionisme perdagangan global, termasuk kebijakan tarif impor yang diberlakukan beberapa negara mitra dagang.

Berikut beberapa poin kunci dalam kebijakan ini: - Diversifikasi sumber energi tanpa menambah volume impor migas nasional - Penyesuaian alokasi impor dengan mengalihkan sebagian kuota dari pemasok tradisional - Pertimbangan geopolitik dalam hubungan dagang Indonesia-AS - Dampak terhadap pemasok tradisional di Timur Tengah

Data terakhir menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi 85% kebutuhan LPG nasional yang mencapai 8,17 juta ton per tahun. Selama ini, pasokan utama berasal dari beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, dan Aljazair.

"Langkah strategis ini tidak hanya tentang diversifikasi energi, tetapi juga menjadi instrumen diplomasi ekonomi dalam hubungan bilateral kita dengan AS," tegas Bambang dalam pernyataan resminya. Legislator tersebut juga menekankan pentingnya pendekatan win-win solution yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait, termasuk negara-negara pemasok migas tradisional Indonesia.

Komisi XII DPR berkomitmen untuk terus memantau implementasi kebijakan ini dan siap memberikan masukan konstruktif guna memastikan setiap langkah pemerintah memberikan manfaat optimal bagi stabilitas energi nasional dan kesejahteraan masyarakat.