Gubernur Jawa Barat Tekankan Pentingnya Kelancaran Sistem Penerimaan Murid Baru 2025
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Deden Saepul Hidayat, menyampaikan arahan resmi Gubernur Dedi Mulyadi terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Pesan tersebut disampaikan dalam forum Uji Publik Eksternal Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPMB 2025 yang digelar di Aula Dewi Sartika, Kantor Disdik Jabar, Bandung.
Gubernur menekankan tiga poin utama dalam pelaksanaan SPMB tahun depan:
- Kondusivitas Proses – Seluruh tahapan penerimaan murid baru harus berjalan lancar tanpa gejolak yang mengganggu.
- Jaminan Akses Pendidikan – Tidak boleh ada satupun calon siswa yang kehilangan kesempatan bersekolah akibat kendala sistem.
- Perlindungan Siswa Rentan – Prioritas penerimaan bagi peserta dari keluarga kurang mampu dan penyesuaian kebijakan domisili.
"Khusus untuk kriteria domisili, Gubernur menegaskan hak utama bagi anak-anak yang berlokasi di wilayah sekolah bersangkutan," jelas Deden mengutip pernyataan resmi melalui akun Instagram dinas setempat. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan – termasuk orang tua, sekolah, dan pemerintah daerah – untuk berkolaborasi mewujudkan sistem yang transparan dan akuntabel.
Dalam pengembangan kebijakan terbaru ini, Disdik Jabar tengah mematangkan beberapa inovasi teknis, termasuk penyempurnaan empat jalur seleksi:
- Domisili: Menggantikan sistem zonasi dengan verifikasi alamat tempat tinggal.
- Afirmasi: Kuota khusus bagi penyandang disabilitas dan keluarga berpenghasilan rendah.
- Prestasi: Penilaian berbasis pencapaian akademik/non-akademik.
- Mutasi: Fasilitas bagi anak pegawai yang mengalami relokasi tugas atau guru yang mengajar di sekolah tujuan.
"Komitmen kolektif ini menjadi kunci terciptanya layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan," tegas Deden menutup paparannya. Perubahan nomenklatur dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi SPMB menandai penyelarasan sistem dengan kebutuhan aktual di lapangan.