Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengungkapkan sejumlah tantangan utama yang masih menghambat perkembangan iklim usaha di Tanah Air. Menurutnya, ketidakpastian regulasi dan tingginya beban birokrasi menjadi faktor kendala yang perlu segera diatasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif.

Dalam sebuah diskusi bertajuk 'Dinamika Ekonomi Global dan Tantangan Nasional', Chatib menekankan bahwa pelaku usaha tidak memerlukan bantuan khusus dari pemerintah, melainkan lebih membutuhkan kepastian hukum dan stabilitas kebijakan. "Yang dibutuhkan pengusaha sebenarnya sederhana: jangan diganggu dengan perubahan regulasi yang terlalu sering dan pungutan tidak resmi," ujarnya di Jakarta.

Beberapa poin kritis yang disoroti antara lain: - Ketidakstabilan regulasi yang kerap berubah-ubah - Tingginya ekonomi biaya tinggi akibat birokrasi berbelit - Pentingnya deregulasi untuk memangkas hambatan usaha

Chatib juga mengingatkan keberhasilan Indonesia di era 1980-an ketika pertumbuhan ekspor non-migas mencapai 20-26% berkat kebijakan devaluasi dan penyederhanaan regulasi. Ia menilai langkah pemerintahan saat ini yang fokus pada deregulasi patut diapresiasi, terutama dalam penyederhanaan aturan tentang kuota dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

"Deregulasi bukan sekadar mengurangi aturan, tapi menciptakan sistem yang efisien. Dengan memangkas ekonomi biaya tinggi, daya saing produk Indonesia di pasar global akan meningkat signifikan," tegas mantan menteri era SBY tersebut.