Wali Kota Serang Perintahkan Evaluasi Penerima BPJS PBI Akibat Ketidaktepatan Sasaran

Wali Kota Serang, Budi Rustandi, telah mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan seluruh camat dan lurah di wilayahnya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data penerima bantuan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI). Instruksi ini dikeluarkan setelah ditemukan adanya indikasi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan tersebut, yang berpotensi merugikan wargaSerang yang benar-benar membutuhkan.

Dalam rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk camat, lurah, ketua forum RT, kader, hingga koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), Budi Rustandi menekankan pentingnya pemutakhiran dan sinkronisasi data penerima BPJS PBI dan bantuan sosial. Ia menyoroti bahwa alokasi anggaran yang signifikan untuk program ini, mencapai Rp 4,2 miliar, akan menjadi sia-sia jika penyalurannya tidak tepat sasaran.

"Saya ingin warga yang tidak mampu benar-benar mendapatkan layanan program BPJS PBI ini. Oleh karena itu, saya minta semua pihak terkait untuk bekerja keras memastikan data penerima valid dan sesuai dengan kondisi di lapangan," ujar Budi Rustandi.

Budi Rustandi mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, kuota penerima BPJS PBI di Kota Serang mengalami peningkatan dari 40.000 menjadi 50.000 penerima manfaat. Peningkatan kuota ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan. Namun, ia mengingatkan bahwa penambahan kuota ini harus diikuti dengan pelaksanaan penyaluran bantuan yang tepat sasaran.

"Penambahan 10.000 penerima manfaat ini adalah amanah yang harus kita emban dengan baik. Jangan sampai ada lagi warga yang tidak mampu kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena tidak memiliki BPJS PBI," tegasnya.

Budi Rustandi juga menceritakan pengalamannya menerima laporan dari masyarakat tidak mampu yang kesulitan saat berobat ke rumah sakit karena tidak memiliki BPJS PBI. Ia bahkan mengaku malu mendengar cerita warga yang sampai disuruh pulang karena tidak memiliki jaminan kesehatan.

"Saya tidak ingin lagi mendengar ada warga yang mengalami hal seperti ini. Kita punya tanggung jawab untuk memastikan semua warga mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak," katanya.

Oleh karena itu, Budi Rustandi meminta camat dan lurah untuk mendata penerima manfaat BPJS PBI secara cermat dan teliti, sesuai dengan nama dan alamat yang valid. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara semua pihak terkait agar data penerima BPJS PBI dapat diperbarui secara berkala.

Berikut adalah poin-poin penting yang ditekankan Wali Kota Serang dalam rapat koordinasi tersebut:

• Evaluasi data penerima BPJS PBI: Seluruh camat dan lurah diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data penerima BPJS PBI di wilayah masing-masing.
• Pemutakhiran data: Data penerima BPJS PBI harus dimutakhirkan secara berkala untuk memastikan keakuratannya.
• Koordinasi: Koordinasi yang baik antara semua pihak terkait sangat penting untuk memastikan penyaluran bantuan yang tepat sasaran.
• Ketepatan sasaran: Penyaluran bantuan BPJS PBI harus tepat sasaran, yaitu kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

Dengan langkah-langkah ini, Budi Rustandi berharap program BPJS PBI di Kota Serang dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi warga yang membutuhkan.