Ketua PN Jaksel Terjerat Kasus Suap Vonis Lepas CPO, Kejagung Tetapkan Empat Tersangka

Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar praktik kotor di lingkungan peradilan dengan menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Penetapan tersangka ini merupakan pukulan telak bagi integritas lembaga peradilan dan menimbulkan pertanyaan besar tentang independensi hakim dalam mengambil keputusan.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, mengungkapkan bahwa keempat tersangka, yang terdiri dari seorang hakim, dua pengacara, dan seorang panitera muda, telah ditahan sejak Sabtu, 12 April 2025. Mereka diduga terlibat dalam praktik suap dan gratifikasi yang bertujuan memengaruhi putusan perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng.

"Berdasarkan bukti-bukti yang cukup, penyidik Kejagung menetapkan empat orang sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana suap dan/atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," tegas Qohar.

Kronologi Terungkapnya Kasus Suap

Kasus ini bermula dari kecurigaan atas vonis onstslag (putusan lepas) yang diberikan majelis hakim PN Jakarta Pusat dalam kasus korupsi ekspor CPO. Vonis tersebut dianggap janggal dan memicu penyelidikan lebih lanjut oleh Kejagung. Hasil penyelidikan mengarah pada dugaan suap yang melibatkan sejumlah oknum di lingkungan peradilan.

Salah satu tersangka yang paling mengejutkan adalah Muhammad Arif Nuryanta, yang saat kejadian menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat dan kini menjabat sebagai Ketua PN Jakarta Selatan. Arif diduga menerima suap dari dua pengacara, Marcella Santoso (MS) dan Ariyanto (AR), dengan perantaraan Wahyu Gunawan (WG), seorang panitera muda di PN Jakarta Utara.

Peran Para Tersangka:

• Muhammad Arif Nuryanta (MAN): Diduga menerima suap sebesar Rp 60 miliar untuk memengaruhi putusan perkara korupsi ekspor CPO.
• Marcella Santoso (MS) dan Ariyanto (AR): Diduga memberikan suap sebesar Rp 60 miliar kepada Muhammad Arif Nuryanta melalui Wahyu Gunawan agar majelis hakim memberikan putusan onstslag.
• Wahyu Gunawan (WG): Diduga menjadi perantara suap antara pengacara dan hakim.

Menurut Qohar, penyidik menemukan fakta dan bukti bahwa MS dan AR memberikan suap atau gratifikasi kepada MAN melalui WG dengan total sekitar Rp 60 miliar. Tujuan dari pemberian suap ini adalah agar majelis hakim yang mengadili perkara korupsi CPO memberikan putusan onstslag kepada terdakwa korporasi.

Dampak Kasus Suap Terhadap Kepercayaan Publik

Kasus suap ini merupakan tamparan keras bagi citra lembaga peradilan di Indonesia. Kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas hakim kembali dipertaruhkan. Masyarakat berharap agar kasus ini diusut tuntas dan para pelaku dihukum seberat-beratnya.

Kejaksaan Agung berkomitmen untuk memberantas praktik korupsi dan suap di semua lini, termasuk di lingkungan peradilan. Kasus ini menjadi momentum bagi pembenahan internal lembaga peradilan dan peningkatan pengawasan terhadap kinerja hakim dan aparat pengadilan.

Penahanan terhadap keempat tersangka dilakukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Mereka akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan. Kejagung akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.