Sorotan Terhadap Penerimaan Mahasiswa Kedokteran Unpad: Integritas Moral Jadi Pertimbangan Utama

Bandung, Jawa Barat - Di tengah mencuatnya kasus hukum yang melibatkan seorang mahasiswa kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad), Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyerukan evaluasi mendalam terhadap proses penerimaan mahasiswa di fakultas kedokteran. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Priguna Anugerah di lingkungan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

"Seleksi masuk kedokteran tidak boleh hanya terpaku pada kecerdasan intelektual. Integritas moral adalah fondasi penting yang harus dimiliki setiap calon dokter," tegas Dedi Mulyadi saat berdiskusi dengan awak media di Paguyuban Pasundan, Bandung, Sabtu (12/4/2025).

Menurutnya, insiden yang melibatkan Priguna menjadi pelajaran pahit yang menggarisbawahi perlunya peninjauan ulang kriteria penerimaan mahasiswa kedokteran. Dedi menekankan bahwa sistem penerimaan yang ada saat ini perlu dievaluasi secara komprehensif, dengan memasukkan aspek penilaian karakter dan rekam jejak calon mahasiswa.

Lebih dari Sekadar Nilai Akademik

Kekhawatiran Dedi Mulyadi didasari oleh anggapan bahwa sistem penerimaan mahasiswa kedokteran saat ini cenderung didominasi oleh faktor ekonomi dan kemampuan akademik semata. Ia berpendapat bahwa tanpa integritas moral yang kuat, potensi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etika profesi dapat terjadi di kemudian hari.

• Evaluasi Komprehensif: Dedi Mulyadi mendesak Unpad untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan mahasiswa kedokteran.
• Aspek Moral: Seleksi mahasiswa kedokteran tidak hanya harus mempertimbangkan kemampuan akademik, tetapi juga integritas moral.
• Kepercayaan Publik: Dunia kedokteran dan perguruan tinggi harus menjaga kepercayaan publik agar insiden serupa tidak terjadi lagi di masa depan.

“Kita harus jujur, saat ini, untuk masuk fakultas kedokteran, pintar saja tidak cukup, tapi juga harus punya kemampuan finansial,” ujarnya. “Ini bukan berarti kita menutup pintu bagi mereka yang kurang mampu, tetapi kita harus memastikan bahwa mereka yang terpilih benar-benar memiliki komitmen untuk melayani masyarakat dengan tulus dan bertanggung jawab.”

Apresiasi untuk Tindakan Tegas Unpad

Di sisi lain, Dedi Mulyadi memberikan apresiasi kepada Unpad atas tindakan tegas yang diambil dengan memberhentikan Priguna Anugerah dari statusnya sebagai mahasiswa. Ia menilai langkah ini sebagai bentuk dukungan terhadap proses hukum yang sedang berjalan dan upaya menjaga nama baik institusi pendidikan dan rumah sakit.

“Saya mengapresiasi langkah cepat dan tegas yang diambil Unpad. Ini adalah sinyal kuat bahwa institusi tidak akan mentolerir perilaku yang melanggar etika dan hukum,” kata Dedi.

Ia juga berharap agar kasus ini menjadi momentum bagi seluruh fakultas kedokteran di Indonesia untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap mahasiswa, khususnya terkait etika profesi dan tanggung jawab moral.

Penegakan Hukum yang Tegas

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual di dunia medis. Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mencoreng citra profesi kedokteran yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan terpercaya.

Dengan adanya tindakan hukum yang tegas dan transparan, Dedi berharap kepercayaan publik terhadap profesi kedokteran dapat kembali pulih dan masyarakat merasa terlindungi saat berinteraksi dengan tenaga medis.

Kasus Priguna Anugerah menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa menjadi seorang dokter bukan hanya tentang memiliki pengetahuan dan keterampilan medis yang mumpuni, tetapi juga tentang memiliki hati nurani dan moralitas yang tinggi. Proses seleksi mahasiswa kedokteran harus menjadi gerbang untuk menyaring calon-calon dokter yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati.