Penarikan AS dari JETP: Dampak Signifikan bagi Transisi Energi Bersih di Negara Berkembang

Amerika Serikat secara resmi menarik diri dari Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP), sebuah inisiatif global yang bertujuan membantu negara-negara berkembang beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran signifikan, terutama bagi negara-negara penerima manfaat utama JETP, termasuk Indonesia, yang kini menghadapi ketidakpastian dalam rencana transisi energi mereka.

JETP, yang diluncurkan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB di Glasgow tahun 2021, awalnya melibatkan 10 negara donor yang berkomitmen memberikan dukungan finansial, termasuk pinjaman, jaminan, dan hibah, kepada negara-negara berkembang untuk meninggalkan energi berbasis batu bara. Indonesia, bersama Afrika Selatan, Vietnam, dan Senegal, terpilih sebagai penerima manfaat pertama dari inisiatif ini. Namun, pengumuman penarikan AS dari JETP, seperti yang dilaporkan oleh Reuters, menimbulkan guncangan dan mengancam rencana ambisius transisi energi bersih di negara-negara tersebut.

Menurut Joanne Yawitch, kepala Unit Manajemen JETP di Afrika Selatan, AS telah secara resmi menyampaikan keputusan penarikannya dari program ini di seluruh wilayah, termasuk Indonesia dan Vietnam. Komitmen AS yang sebelumnya signifikan, yang mencapai lebih dari 3 miliar dolar AS untuk Indonesia dan Vietnam, sebagian besar melalui skema pinjaman komersial, kini menjadi tidak pasti. Untuk Afrika Selatan, komitmen AS menyusut dari 11,6 miliar dolar AS menjadi hanya 1,063 miliar dolar AS. Hal ini menunjukkan skala besar dampak penarikan AS terhadap upaya transisi energi di negara-negara berkembang.

Penarikan AS ini terjadi di tengah tren kebijakan pemerintahan AS yang cenderung mengurangi bantuan asing dan memprioritaskan pengembangan energi fosil, sebuah kebijakan yang bermula sejak masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen global terhadap target penurunan emisi karbon dan upaya memerangi perubahan iklim. Kehilangan dukungan finansial dan teknis dari AS akan mempersulit negara-negara berkembang untuk mencapai target transisi energi mereka, meningkatkan tantangan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengembangkan infrastruktur energi terbarukan.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang paling terdampak, perlu segera mengevaluasi ulang strategi transisi energinya dan mencari alternatif pendanaan dan kemitraan internasional untuk memastikan keberlanjutan program-program terkait energi bersih. Kehilangan komitmen finansial yang besar dari AS mengharuskan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan upaya diplomasi dan mencari sumber pendanaan alternatif, baik dari lembaga multilateral maupun negara-negara donor lainnya. Situasi ini juga menuntut peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana transisi energi untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien.

Langkah selanjutnya yang perlu diambil Indonesia meliputi:

• Diversifikasi Sumber Pendanaan: Mencari sumber pendanaan alternatif dari lembaga multilateral seperti World Bank, Asian Development Bank, dan Green Climate Fund, serta dari negara-negara donor lainnya yang berkomitmen terhadap transisi energi.
• Penguatan Diplomasi Internasional: Meningkatkan upaya diplomasi untuk mendapatkan dukungan dan komitmen dari negara-negara maju dalam mendukung transisi energi di Indonesia.
• Peningkatan Efisiensi dan Transparansi: Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana transisi energi untuk memastikan penggunaan dana yang optimal dan akuntabel.
• Pengembangan Strategi Nasional yang Komprehensif: Memperbarui strategi nasional transisi energi dengan mempertimbangkan dampak penarikan AS, termasuk rencana kontigensi untuk mengatasi tantangan pendanaan.

Penarikan AS dari JETP merupakan pukulan besar bagi upaya global dalam mengatasi perubahan iklim. Hal ini menuntut kolaborasi dan komitmen yang lebih kuat dari negara-negara maju lainnya untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan AS dan memastikan transisi energi yang adil dan berkelanjutan di negara-negara berkembang.