Pembongkaran Pagar Laut di Bekasi Tersendat, Nelayan Merana Akibat Akses Melaut Terhambat

Bekasi, Jawa Barat - Harapan nelayan di Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, untuk kembali melaut dengan leluasa tampaknya masih jauh dari kenyataan. Pagar laut yang sebelumnya diharapkan dapat dibongkar seluruhnya, hingga kini masih berdiri kokoh menghalangi akses mereka ke laut.

Investigasi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pagar bambu yang membentang di perairan yang dikelola oleh PT Tata Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) dan PT Mega Agung Nusantara (MAN) masih belum tersentuh. Akibatnya, perahu-perahu nelayan tradisional kesulitan untuk menembus penghalang tersebut dan mencapai area penangkapan ikan yang potensial.

Muhammad Ramli, seorang nelayan setempat berusia 42 tahun, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyebut pembongkaran yang dilakukan oleh PT TRPN beberapa waktu lalu hanyalah seremonial belaka. Menurutnya, pembongkaran hanya dilakukan di area dekat daratan reklamasi, sementara bagian pagar laut yang lebih jauh dari bibir pantai masih utuh.

"Pagar laut ini belum semuanya dibongkar. (Kemarin) seremonial doang, jadi setelah sehari itu gerabak-gerubuk, pas pulang berhenti juga pembongkaran," ujar Ramli dengan nada getir.

Kondisi ini memaksa para nelayan untuk berjuang lebih keras dalam mencari nafkah. Hasil tangkapan ikan pun menurun drastis karena terbatasnya area penangkapan yang bisa dijangkau.

"Masih agak sulit, cuman ada sebagian yang dibongkar, cuman kan enggak semua dibongkar. Jadi nelayan belum maksimal ke lautnya," keluhnya.

Ramli berharap pemerintah daerah, khususnya Gubernur Jawa Barat, dapat turun tangan menyelesaikan permasalahan ini. Ia berharap agar laut yang menjadi sumber kehidupan mereka dapat kembali seperti sedia kala, sehingga para nelayan dapat kembali melaut dengan bebas dan mendapatkan penghasilan yang layak.

"Tolong Kang Dedi dirapikan lagi laut kami supaya seperti sedia kala lagi, bisa bebas lagi para nelayan melaut, bisa dapat penghasilan seperti biasa lagi," pintanya.

Menanggapi keluhan para nelayan, kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, membenarkan bahwa pembongkaran pagar laut dihentikan sementara. Ia menjelaskan bahwa pagar laut tersebut merupakan bagian dari alat bukti dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Jika pagar tersebut dibongkar seluruhnya, dikhawatirkan akan mengganggu proses investigasi.

"Ya nunggu selesai penyelidikan dari Bareskrim Polri, kan sudah ada penetapan tersangka, itu kan barang bukti, barang bukti kan enggak bisa dihilangkan," jelas Deolipa.

Ia berjanji akan melanjutkan pembongkaran pagar laut setelah proses hukum kasus ini selesai. Deolipa berharap agar para nelayan dapat bersabar dan memahami situasi yang ada.

"Itu tunggu hasil investigasi dari Bareskrim Polri, jadi rencana nanti sekali bongkar, tapi tunggu proses hukum," imbuhnya.

Sebagai informasi, PT TRPN sebelumnya telah melakukan pembongkaran pagar laut di dekat area daratan reklamasi pada tanggal 11 Februari 2025. Pembongkaran tersebut disaksikan oleh Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat, Hermansyah.

Dampak Terhadap Ekonomi Lokal

Terhambatnya akses nelayan ke laut bukan hanya berdampak pada pendapatan individu, tetapi juga pada perekonomian lokal. Pasar ikan menjadi sepi karena pasokan ikan berkurang. Pedagang ikan juga mengalami kerugian karena sedikitnya ikan yang bisa dijual. Rumah makan dan restoran yang mengandalkan pasokan ikan segar dari nelayan setempat juga terpaksa mengurangi menu atau mencari alternatif pasokan dari tempat lain.

Solusi Jangka Panjang

Masalah pagar laut ini menuntut solusi jangka panjang yang melibatkan semua pihak terkait. Pemerintah daerah, perusahaan pengelola perairan, dan perwakilan nelayan perlu duduk bersama untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Selain pembongkaran pagar laut, perlu juga dipikirkan solusi lain seperti pembuatan jalur khusus bagi nelayan agar tetap bisa melaut dengan aman dan nyaman. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan pendampingan dan pelatihan kepada nelayan agar mereka bisa meningkatkan keterampilan dan mencari alternatif mata pencaharian jika hasil tangkapan ikan terus menurun.

Pentingnya Pengawasan

Kejadian ini juga menjadi pelajaran penting tentang perlunya pengawasan yang ketat terhadap aktivitas reklamasi dan pembangunan di wilayah pesisir. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua proyek pembangunan mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat, khususnya nelayan tradisional. Jika ada pelanggaran, tindakan tegas harus diambil agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Berikut poin penting yang dapat disimpulkan dari berita ini:

• Pembongkaran pagar laut di Bekasi belum tuntas.
• Nelayan kesulitan mencari ikan akibat akses terhambat.
• Pembongkaran sebelumnya hanya seremonial.
• Pagar laut menjadi barang bukti penyelidikan polisi.
• Dampak ekonomi meluas ke pasar ikan dan restoran.
• Perlu solusi jangka panjang dan pengawasan ketat.